Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menilai seharusnya koruptor tidak lah pantas untuk ditolerir.
"Kita harus zero tolerance, kalau zero tolerance itu artinya tidak ada kompromi dengan koruptor," ujarnya usai melakukan konferensi pers bersama KPU (Komisi Pemilihan Umum) di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (8/4).
Ia juga menambahkan, seharusnya regulasi terkait dengan tindak pidana korupsi bisa diperbaiki demi memaksimalkan upaya pencegahan tindak korupsi.
"Karena dia (korupsi) extraordinary crime, maka diperlukan inovasi yang sustain. Anda tidak bisa hit and run saja, memenjarakan orang terus hukum dan dipulangkan saja, tidak bisa. Jadi secara sustainnable, banyak hal yang harus anda create dengan inovasi kemudian value yang bekerja," tambahnya.
Baca juga: Elektabilitas Golkar Rawan Jatuh di Pileg
KPK, kata Saut, selain memiliki kompetensi untuk menegakkan hukum terkait korupsi, juga memiliki pintu untuk mencegah adanya tindak pidana korupsi tersebut. Meskipun demikian, sikap zero tolerance pada koruptor tetap harus menjadi prinsip semua masyarakat Indonesia.
"Untuk membuat Negara ini benar benar bersih, harus zero tolerance. Anda tidak boleh toleran satu dolar pun," ungkapnya. (OL-7)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved