Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGADILAN Negeri Tipikor Surabaya memvonis 10 terdakwa mantan anggota DPRD Kota Malang terkait dengan pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015 dengan hukuman penjara empat tahun. Sepuluh mantan anggota DPRD Kota Malang itu ialah Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Teguh Puji Wahyono, Choirul Amri, Erni Farida, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Choeroel Anwar, dan Suparno Hadiwibowo.
"Hal yang memberatkan ialah tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi serta merusak muruah dan citra DPRD Kota Malang," kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya Cokorda Gede Arthana.
Dalam amar putusan itu, Mulyanto divonis empat tahun dan enam bulan, sedangkan Sony dan Teguh masing-masing diganjar empat tahun dan dua bulan penjara. Dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan itu, ketiga terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp200 juta subsider satu bulan penjara.
Sementara itu, tujuh terdakwa lainnya, yakni Arief Hermanto, Choiroel Anwar, Suparno Hadiwibowo, Erni Farid, Teguh Mulyono, Choirul Amri, dan Choirup Amri, masing-masing divonis empat tahun satu bulan penjara.
Baca Juga: MRT Kaji Denda Tarif Terjauh untuk Pelanggaran Tiket
Cokorda menambahkan, kesepuluh anggota DPRD Kota Malang nonaktif dinilai telah melanggar Pasal 12 a dan Pasal 12 b Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Seusai sidang, jaksa penuntut umum KPK Arif Suharmanto mengatakan ada beberapa hal yang membuat jaksa memilih pikir-pikir dengan putusan khususnya Sony Yudiarto sebab Sony belum mengembalikan uang pengembalian ke KPK.
Sebelumnya, KPK mengungkap kasus korupsi yang menjerat 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang. KPK menduga, mereka menerima fee Rp12,5 juta hingga Rp50 juta dari mantan Wali Kota Malang Mochammad Anton terkait dengan penetapan RAPBD-P Malang 2015. (BN/Ant/P-1)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved