KPK Geledah Kantor Pupuk Indonesia

Kantor PT Pupuk Indonesia di Gedung Pusri, Jakarta, digeledah tim penyidik KPK. Penggeledahan berkaitan dengan proses penyidikan kasus dugaan suap jasa angkut distribusi pupuk. Penyidik juga menggeledah tiga lokasi lain, yakni Kantor PT Humpuss Transportasi Kimia di Gedung Granadi, Jakarta, kompleks DPR-RI ruang 1321, dan kediaman anggota Komisi VI DPR-RI Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso.

Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, dari penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah dokumen penting terkait dengan perkara. Salah satunya dokumen kerja sama jasa angkut produk Pupuk Indonesia. "Dalam proses penggeledahan tersebut disita sejumlah dokumen-dokumen terkait dengan kerja sama pengapalan produk Pupuk Indonesia," ujarnya.

Bowo bersama Marketing Manager PT HTK, Asty Winasti, dan Staf PT Inersa, In-dung, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan kerja sama pengangkutan pupuk milik PT Pupuk Indonesia Logistik dengan PT HTK. Bowo dan Indung sebagai penerima, sedangkan Asty pemberi suap.

Bowo diduga meminta fee dari PT HTK atas kepengurusan kontrak kerja dengan PT Pupuk Indonesia Logistik. Total fee yang diterima Bowo sebesar US$2 per metrik ton.

Baca Juga: Ma’ruf Amin Pastikan Indonesia Dihormati Dunia

Diduga telah terjadi enam kali penerimaan fee. Pemberian fee dilakukan di sejumlah tempat, seperti rumah sakit, hotel, dan kantor PT HTK. Total fee sejumlah Rp221 juta dan US$85,130.

KPK menyebut Bowo Sidik mengumpulkan uang suap sejak Agustus 2018. Total uang yang dikumpulkan Bowo sebanyak Rp8 miliar.

Uang senilai Rp8 miliar itu disimpan Bowo dalam 400 ribu amplop dengan pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu. Sebanyak 400 ribu amplop itu tersimpan dalam 84 kardus yang dititipkan di PT Inersia, perusahaan milik Bowo.

Berdasarkan pengakuan Bowo, uang itu akan digunakan untuk serangan fajar di Pemilu 2019. Bowo merupakan calon legislatif (caleg) petahana Golkar dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah II sekaligus Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Tengah I kepengurusan DPP Golkar. (*/P-1)