Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan satu unit mobil mewah Vellvire yang diduga terkait suap distribusi pupuk.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan penyitaan mobil mewah tersebut sebagai barang bukti awal.
"Benar, penyitaan mobil sebagai barang bukti awal," kata Febri saat dikonfirmasi, Kamis (28/3).
KPK menangkap satu anggota DPR terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta yang digelar Rabu (27/3) malam.
"Dini hari tadi, KPK mengamankan 1 orang anggota DPR-RI. Saat ini sedang proses pemeriksaan lebih lanjut di gedung KPK," ungkap Febri.
"Sampai pagi ini, ada delapan orang yang diamankan dalam OTT di Jakarta sejak Rabu (27/3) sore hingga Kamis (28/3) dini hari," imbuhnya.
Namun, Febri belum mengungkapkan identitas anggota DPR tersebut.
Baca juga: KPK Pastikan Ada Anggota DPR dalam OTT di Jakarta
Sebelumnya, ada tujuh orang yang ditangkap KPK. Mereka terdiri dari unsur direksi BUMN, driver, dan dari pihak swasta.
KPK juga menyita sejumlah uang dalam operasi itu. Febri tidak merinci jumlah sitaan itu, tapi uang tersebut terdiri dari pecahan dolar Amerika Serikat dan rupiah.
Febri menjelaskan kasus ini diduga berkaitan dengan distribusi pupuk dari salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Uang itu diduga diserahkan untuk memuluskan distribusi itu. (OL-3)
KPK belum bisa merinci total nominal yang disita karena masih dalam proses verifikasi.
Hingga saat ini para pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif di Cilacap.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap ini.
Tim di lapangan juga membawa sejumlah pihak lainnya yang diduga terlibat dalam perkara ini.
KPK ungkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari patok fee proyek 10-15% dari total anggaran Rp91,13 Miliar di Dinas PUPRPKP.
Akses menuju pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang juga merupakan rumah dinas bupati, masih ditutup rapat pasca-OTT KPK.
KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan pada 11 April 2026. Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang tumbang lewat OTT KPK sepanjang 2026.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal menjalani pemeriksaan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam kasus ini, ada 18 orang tertangkap di Tulungagung. Dari total itu, sebanyak 13 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Uang sitaan itu diberikan ke Gatut lewat Yoga yang merupakan orang kepercayaannya. Dalam pemeriksaan, uang bakal digunakan untuk kepentingan pribadi Gatut.
Karena perjanjian itu, Gatut berani meminta uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan lainnya, karena adanya klausul manut perintah bupati.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved