Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta. KPK menangkap tujuh orang dari berbagai unsur dalam operasi senyap itu.
"Jadi total yang dibawa ke kantor KPK ada tujuh orang. Ada yang dari unsur direksi BUMN, kemudian ada driver atau pengemudi, dan pihak swasta. Jadi dari tiga unsur tersebut, totalnya tujuh orang," kata juru bicara KPK Febri Diasnyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (28/3).
KPK juga menyita sejumlah uang dalam operasi itu. Febri tidak merinci jumlah sitaan itu, tapi uang tersebut terdiri dari pecahan dolar Amerika Serikat dan rupiah.
Febri menjelaskan kasus ini diduga berkaitan dengan distribusi pupuk dari salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Uang itu diduga diserahkan untuk memuluskan distribusi itu.
Baca juga: Tujuh Orang Dibawa ke KPK
"Transaksi ini, atau dugaan penyerahan uang tersebut, dindikasikan, terkait distribusi. Yang pasti ada kebutuhan distribusi pupuk dari salah satu BUMN yang memproduksi dan mengelola pupuk. (Distribusi) menggunakan kapal pihak swasta," kata Febri.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo membenarkan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Rabu (27/3).
Sebanyak tujuh orang itu tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung KPK. KPK memiliki waktu selama 1x24 jam untuk menentukan status tujuh orang itu. (Medcom/OL-2)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved