Bamsoet Ajak Anggota DPR RI Taat Lapor Pajak dan LHKPN

PAGI ini, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pribadi melalui Direktorat Jenderal Pajak dan LHKPN melalui Clinic e-LHKPN yang ada di DPR.

Ia pun mengajak seluruh anggota DPR RI dan warga negara yang sudah menjadi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar dan melaporkan SPT kepada negara.

"Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dalam APBN 2019 yang disahkan pada Oktober 2018, DPR RI dan pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp1.786,4 triliun, meningkat dari outlook 2018 sebesar Rp1.548 triliun. Untuk menyukseskannya, perlu kerjas ama dan dukungan dari setiap wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak. Sehingga bisa turut membangun Indonesia menjadi lebih baik," ujar pria yang karib disapa Bamsoet saat membuka coaching clinic SPT Tahunan Pribadi dan LHKPN 'DPR Taat Lapor Pajak', di Loby Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Rabu (20/3).

Hadir dalam acara tersebut antara lain Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pengawasan Pajak Puspita Wulandari, Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Peni Hirjanto, Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat Estu Budiarto, Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur Arfan, Direktur P2Humas Hestu Yooga Saksama, Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Angin Prayitno dan Direktur Teknologi Informasi Perpajakan R Dasto Leyanto.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia yang juga Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengapresiasi Direktorat Jenderal Pajak dengan berbagai sosialisasi dan kampanye berhasil merealisasikan pelaporan SPT Wajib Pajak mencapai 12,5 juta SPT pada tahun 2018. Dengan besaran 9,87 juta di antaranya dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi karyawan, 1,82 juta orang pribadi nonkaryawan dan 854,3 ribu wajib pajak badan.

Di tahun 2019, ditargetkan kepatuhan masyarakat melaporkan SPT mencapai 85%.

"Adanya peningkatan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT juga didukung program tax amnesty yang dijalankan pemerintah. Saya mengharapkan jumlah tersebut akan bertambah jelang penutupan masa pelaporan pada 31 Maret 2019 mendatang," tutur Bamsoet.

Melalui coaching clinic yang dilakukan hari ini, Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini berharap seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI bisa menjadi motor penggerak kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT. Dengan jumlah keseluruhan ASN di Indonesia mencapai 4.351.490, ASN harus menjadi teladan bagi wajib pajak lainnya. Hal itu bisa dimulai dari ASN di lingkungan DPR RI.

Selain melaporkan SPT tahunan pribadi, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sejak Februari 2018, DPR RI bekerja sama dengan KPK mengadirkan E-LHKPN (klinik LHKPN) di Loby Gedung Nusantara III DPR RI.

"Selain memudahkan para anggota DPR RI membuat laporan LHKPN, klinik tersebut juga menjadi bukti nyata komitmen DPR RI dalam memerangi dan memberantas korupsi sampai ke akarnya," pungkas Bamsoet.(RO/OL-5)