Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ORANG dekat Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf, Fenny Steffy Burase, menerima Rp150 juta untuk umrah. Uang itu berasal dari orang kepercayaan Irwandi, Teuku Saiful Bahri.
"Dia (Steffy) mau umrah, saya berikan Rp150 juta," kata Teuku Saiful di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (18/3).
Teuku Saiful mengaku menerima uang sebanyak tiga kali melalui Teuku Fadhilatul Amri. Total uang yang diterima mencapai Rp1,050 miliar.
"Semua untuk Aceh Maraton, ada juga untuk kebutuhan pribadi Steffy," ujar Teuku Saiful.
Pada persidangan Senin (4/2), Steffy diperiksa sebagai saksi untuk Irwandi. Dia mengaku memiliki hubungan dekat dengan Irwandi.
Baca juga: Penyidik KPK Bawa Dua Koper dari Ruang Menag dan Sekjen
Kedekatan itu diduga membuat Irwandi menunjuk Steffy Burase sebagai panitia kegiatan Aceh Maraton. Hingga, Steffy dan Irwandi pergi umrah pada Juni 2018.
Irwandi sebelumnya didakwa menerima suap Rp1,050 miliar dari Ahmadi. Suap tersebut diberikan melalui stafnya Hendri Yuzal dan Teuku Saiful.
Uang tersebut diduga diberikan agar Irwandi mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Aceh memberikan persetujuan terkait usulan Bupati Bener Meriah Ahmadi.
Sebelumnya, Ahmadi mengusulkan kontraktor yang akan mengerjakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bener Meriah.
Proyek itu akan menggunakan anggaran yang bersumber dari DOKA Tahun 2018. DOKA untuk Kabupaten Bener Meriah sendiri sebesar Rp108,724 miliar.
Diduga, uang suap yang diberikan Ahmadi juga diberikan Irwandi kepada Steffy untuk membiayai kegiatan Aceh Maraton. (Medcom/OL-2)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved