Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
TERDAKWA advokat Lucas yang diduga merintangi penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap terdakwa mantan petinggi PT Paramount Interprise Internasional Eddy Sindoro membantah mengetahui apalagi mengurus kepergian Eddy Sindoro ke luar negeri.
Hal tersebut disampaikan Lucas dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (28/2). Dia mengklaim baru mengetahui Eddy bepergian ke luar negeri sewaktu dirinya diproses hukum atas dugaan merintangi penyidikan.
Baca juga: Tak Dijenguk, Ratna Sebut Prabowo Sibuk Kampanye
"Soal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Saya juga tahunya waktu sidang saat pelajari berkas tahu Eddy Sindoro pergi ke luar negeri," kata Lucas menjawab pertanyaan hakim apakah Lucas mengetahui kepergian Eddy ke luar negeri.
Soal perkenalan Lucas dengan Eddy terjadi sejak 11 tahun lalu saat Eddy datang melayat kakak Lucas di rumah duka. Eddy Sindoro saat itu datang melayat bersama dengan rekan bisnisnya. "Saya tentu saja kenal beliau. Tahun 2008, waktu kakak saya meninggal. Kebetulan sama hari ini 11 tahun lalu," ungkap Lucas.
Dalam kasus ini, Lucas dianggap menghalangi penyidikan oleh KPK dengan membantu Eddy ke luar negeri. Padahal yang bersangkutan telah menjadi tersangka dugaan suap panitera PN Jakarta Pusat, Edy Nasution terkait pengurusan sejumlah perkara beberapa perusahaan. (OL-6)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved