Kasus DAK Kabupaten Kebumen, KPK Periksa Dua Anggota DPR

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua anggota DPR RI yakni Ahmad Rizki Sadig dan Eka Sastra. Keduanya akan diperiksa terkait kasus dugaan suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen.
 
Ahmad Rizki Sadig diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tahun 2016. Sementara, Eka Sastra sebagai anggota Banggar DPR RI tahun 2016.
 
"Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka TK (Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (31/1). 
 
Penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap satu saksi lain yaitu pegawai negeri sipil (PNS) Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tahun 2016 Dudi Hermawan. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang sama. 

Baru-baru ini, Taufik mengungkap adanya aliran dana suap DAK ke pihak-pihak lain, salah satunya ke koleganya di Partai Amanat Nasional (PAN). Namun, dia menolak merinci nama-nama penerima aliran tersebut.
  
Dugaan adanya aliran dana suap ke sejumlah pihak diperkuat tuntutan mantan Bupati Kebumen Yahya Fuad. Dalam surat tuntutan itu, disebutkan bahwa pada Juni 2016 lalu, Taufik sempat menawarkan Dana Alokasi Khusus Perubahan tahun 2016 untuk jalan sebesar Rp100 miliar kepada Yahya. Dengan catatan, anggaran itu tidak gratis, artinya harus ada pelicin untuk kolega Taufik.

Baca juga: Selain Taufik, KPK Juga Tetapkan Ketua DPRD Kebumen Sebagai Tersangka
 

KPK menetapkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBNP 2016. Taufik diduga menerima duit dari Mohammad Yahya Fuad.
 
Uang diberikan karena Taufik membantu menambah DAK Kabupaten Kebumen untuk fisik sebesar Rp100 miliar di APBN. Penetapan tersangka pada Taufik merupakan pengembangan perkara dari kasus Yahya Fuad.
 
Atas perbuatannya, Taufik dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Medcom/OL-3)