Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PASCADIAMANKANNYA Bupati Mesuji Khamami oleh Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (23/1) malam, DPW Partai NasDem Lampung angkat bicara. Pasalnya Khamami merupakan Dewan Pertimbangan NasDem Kabupaten Mesuji.
Ketua DPW NasDem Lampung Taufik Basari menyatakan NasDem selalu mendukung dan menghormati penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK, oleh karena itu ia menyerahkan kasus yang dihadapi Khamami sepenuhnya pada proses hukum.
Baca juga: Abaikan Putusan PTUN, KPU Hanya Berpotensi Kena Sanksi Administratif
Sebagaimana ketentuan yang berlaku di NasDem, jika ada kader yang terkena kasus korupsi maka pilihannya hanya dua, mengundurkan diri atau diberhentikan. Konfirmasi dari perwakilan keluarga terkait hal ini Khamami menyatakan siap mudur.
"Melalui konfirmasi dari salah satu anggota keluarganya pagi ini, Khamami siap mengundurkan diri dari kepengurusan NasDem apabila terbukti tersangkut kasus korupsi sesuai dengan komitmen yang selama ini berlaku di partai," ujar pria yang akrab disapa Tobas itu, di Bandar Lampung, Kamis (24/1).
Pihaknya akan terus mengikuti perkembangan kasus ini melalui keterangan-keterangan resmi KPK.
Sementara itu, Wakil Bupati Mesuji Saply TH belum mau berkomentar terkait OTT di Mesuji. Ia masih menunggu keterangan resmi dari KPK mengenai status Khamami.
"Belum bisa berkomentar karena beliau masih sebagai saksi, semoga beliau selalu dilindungi yang maha kuasa kita hormati proses hukum yamg berlaku," kata Saply melalui pesan singkat.
Baca juga: Bawaslu Karawang Temukan Ribuan Tabloid Indonesia Barokah
Konfirmasi terkait OTT ini juga disampaikan oleh Sekretaris DPW Nasdem Lampung Fauzan Sibron. Ia membenarkan inisial AS yang ikut terjaring KPK adalah anggota keluarganya. AS yang dimaksud adalah Antoni Sibron, Kakak Kandung Fauzan Sibron, yang juga calon anggota legislatif dari NasDem.
"Bahwa saya atas nama keluarga membenarkan, adanya anggota keluarga saya diamankan oleh KPK," ujar Fauzan.
Fauzan mengatakan ia menghormati dan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Hingga saat ini, pihak keluarga masih menunggu perkembangan status AS. "Kami mohon doanya yang terbaik," ujarnya. (OL-6)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved