Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
TERDAKWA Eni Maulani Saragih mengaku diperkenalkan kepada pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, Samin Tan, oleh Ketua Fraksi Golkar di DPR Melchias Markus Mekeng. Permintaan uang kepada Samin Tan juga dilakukan melalui Mekeng. Eni menceritakan saat itu ia dipanggil Mekeng ke ruangannya. Di sana, Mekeng memperkenalkan kepada Samin Tan.
Baca juga: Suap PLTU Riau-1, Eni Sebut Uang Kotjo Halal
"Katanya ada permasalahan di perusahaan Samin Tan," kata beber Eni saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (22/1).
Saat itu, perusahaan Samin Tan diterminasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Mekeng meminta Eni untuk membantu Samin Tan. Samin Tan saat itu melaporkan soal Kementerian ESDM yang tidak menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam putusan sela dan pokok perkara. Eni diminta menanyakan hal tersebut ke pihak ESDM.
Mantan Wakil Ketua Komisi VII itu juga mengaku menerima uang dari Samin Tan. Namun, pembicaraan soal uang diminta oleh Mekeng, bukan oleh Eni. "Permintaan bantuan uang saya itu lewat Pak Mekeng," tegas dia.
Dalam surat dakwaan, Samin Tan disebut memberikan uang Rp5 miliar kepada Eni. Uang itu diminta kepada Samin Tan untuk keperluan kampanye suaminya, Muhammad Al Hadziq, dalam Pilkada Kabupaten Temanggung.
Kemudian, staf Samin Tan, Nenie Afwani menyerahkan Rp5 miliar secara tunai kepada staf Eni di DPR, Tahta Maharaya, secara bertahap. Pertama Rp4 miliar dan yang kedua Rp1 miliar. Uang itu diserahkan kepada Tahta di kantor PT Asmin Kolaindo Tuhup (AKT), anak perusahaan PT Borneo Lumbung Energi dan Metal. (Medcom.id/OL-6)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved