Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM persidangan yang menghadirkan Eddy Sindoro sebagai saksi untuk terdakwa Lucas, Jaksa KPK memutar rekaman suara yang diduga hasil percakapan keduanya via telepon.
Setelah diperdengarkan, Eddy Sindoro merasa itu bukan suaranya. Ia juga tidak mengingat percakapan tersebut. Meski, di dalam rekaman itu terselip nama Eddy, ia mengaku tak pernah bercakap melalui telepon dengan Lucas.
Selain itu, terdakwa Lucas juga mengatakan rekaman tersebut bukan merupakan suara dirinya. Lucas menilai rekaman suara bisa saja dipalsukan dan dibuat-buat. Ia kemudian membuka telepon genggam dan memperdengarkan suara mantan Presiden Amerika Serikat yang juga dipalsukan.
"Saya memberikan contoh kepada majelis hakim, jaksa, semua peserta sidang bisa menilai bahwa Presiden Obama di AS bisa ditiru dibuat mirip dan sama," kata Lucas setelah persidangan di PN Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (17/1).
Baca juga: Meski Kenal, Eddy Sindoro Sebut tak Pernah Melibatkan Lucas
Lucas mengatakan rekaman suara Obama terbukti telah direkayasa dan dibuktikan melalui penelitian. Ia mengatakan rekaman suara tersebut diatur sedemikian rupa sehingga menyamai suara aslinya.
"Jadi ini bukan hanya suara. Intonasi, gerakan mulut, persis sama, padahal Obama tidak pernah ngomong. Dari universitas pun diuji," kata tandas Lucas.
Tak berselang lama, Lucas diminta menghentikan sesi tanya jawab dengan para awak media. JPU KPK melarang Lucas memberikan keterangan lebih lanjut. Lucas pun kemudian meninggalkan awak media.
Seperti diketahui, Lucas didakwa menghalangi proses penyidikan KPK terhadap tersangka mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro.
Eddy buron karena terlibat dalam kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution. Eddy sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka di bulan Desember 2016, namun ia sempat melarikan diri ke luar negeri.(OL-5)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved