Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
TERKAIT penanganan kasus bom molotov Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyerahkan seluruh prosesnya kepada pihak kepolisian. Saat ini jajaran Mabes Polri dan Polda Metro Jaya dengan melibatkan personel dari Densus 88 telah berkoordinasi dengan pihak KPK.
"Sudah dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan analisis forensik, kita tunggu bagaimana prosesnya nanti. Kami mengapresiasi respons cepat dari kepolisian ketika kami sampaikan informasi tersebut," tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (9/1).
Febri menjelaskan pihak Kepolisin pun tadi siang sempat mendatangi gedung KPK untuk menemui Wakil Ketua KPK Laode M Syarif terkait bom molotov dirumahnya. Sebab menurut Febri peristiwa yang terjadi di rumah Laode berbeda karakternya dengan yang terjadi di rumah Ketua KPK Agus Rahardjo.
Febri menjelaskan KPK tidak mau berspekulasi tentang peristiwa pelemparan bom tersebut dan mengkait kaitkannya dengan kasus atau peristiwa apapun. KPK menurutnya akan menyerahkan prosesnya kepada Kepolisian karena adanya dugaan perbuatan tindak pidana.
Untuk pencegahan kedepannya pihak KPK akan melakukan upaya tindakan pencegahan yang diperlukan sebagaimana biasanya, namun jika diperlukan dapat dilakukan penguatan dari aspek pengamanan.
"Standar keamanan itu pasti ada, namun jika ada peristiwa tertentu kita bahas melalui mekanisme mitigas resiko keamanan. Sehingga resiko-resikonya ditetaplan dan akan dilakukan pencegahan tambahan jika dibutuhkan," tutur Febri.
Koordinasi pengamanan akan dilakukan dengan Polri bila diperlukan penambahan. Misalnya penambahan pengamanan untuk lima orang pimpinan KPK ataupun pimpinan lainnya sesuai kebutuhan yang ada.
Namun, Febri menekankan pihak KPK akan tetap bekerja dan beraktifitas sebagaimana biasanya meski ada peristiwa seperti ini. Pada hari ini pun para pimpinan KPK tetap beraktifotas sebagaimana biasanya dan menghadiri berbagai kegiatan sesuai dengan agendanya masing masing. (OL-7)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved