Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA Corruption Watch (ICW) sebelumnya telah mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution dan putri presiden, Kahiyang Ayu untuk diperiksa terkait sejauh mana keterlibatan mereka dalam kasus korupsi eks Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardika menyampaikan belum ada instruksi terkait pemanggilan Bobby dan Kahiyang. “Sampai dengan saat ini belum ada informasi terkait rencana pemanggilan saudara BN (Bobby Nasution) di tingkat penuntutan maupun penyidikan,” ujarnya kepada Media Indonesia, Sabtu (10/8/2024).
Sebelumnya, Peneliti ICW Seira Tamara meminta agar ada penelusuran yang mendalam terhadap kasus korupsi yang menyeret Bobby dan Kahiyang.
Baca juga : Pemanggilan Bobby Nasution ke Meja Hijau, KPK: Terserah Jaksa!
“Kami mendorong supaya penelusuran yang lebih mendalam terhadap informasi ini agar bisa dilakukan. Termasuk jika memang ada indikasi korupsi agar segera dilakukan penindakan, terlepas dari statusnya sebagai anak dan menantu presiden,” tegasnya beberapa waktu lalu.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD sebelumnya juga telah mendesak agar KPK segera mengusut dugaan terseretnya menantu dan putri presiden. Dia juga meminta agar KPK memanggil Bobby Nasution terkait kasus korupsi eks Gubernur Maluku Utara. Apalagi, nama menantu Presiden Joko Widodo itu sudah disebutkan dalam persidangan.
"Menurut saya, kalau ingin menegakkan hukum dengan benar, menghilangkan kesan tidak pandang bulu, seharusnya (Bobby Nasution) dipanggil paling tidak, kan Anda disebut, kan gitu, Blok Medan itu ini katanya, gitu," kata Mahfud saat menjawab pertanyaan host dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di YouTube Mahfud MD Official, Selasa (06/08/2024).
Baca juga : Nama Bobby Muncul di Sidang Suap Eks Gubernur Malut, KPK Tunggu Laporan Jaksa
Ia menekankan, KPK tidak boleh membiarkan ini. Tapi, ia melihat, memang belum ada vonis sekalipun munculnya nama Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu yang merupakan menantu dan anak dari Presiden Jokowi itu sudah menjadi sebuah fakta persidangan.
Diketahui sebelumnya, nama Kahiyang dan Bobby disebut dalam persidangan dugaan suap yang menjerat Abdul Gani Kasuba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate, Rabu, (31/7/2024).
Menanggapi hal itu, Bobby Nasution mengatakan akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. “Saya ikut saja, saya ikut saja pokoknya,” kata Bobby di Medan, Jumat (9/8/2024). (Dis/P-3)
Abdul Gani Kasuba meninggal dunia. Terpidana kasus suap dan gratifikasi itu meninggal di rumah sakit pada 14 Maret 2025.
MANTAN Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba meninggal dunia pada Jumat, 14 Maret 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung membahas perkembangan kasusnya.
EKS Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba meninggal dunia Jumat (14/3). Almarhum masih berstatus sebagai tahanan kasus tindak pidana korupsi. Kabar tersebut dibenarkan oleh kuasa hukumnya
Abdul Gani divonis delapan tahun penjara atas kasus suap dan gratifikasi di wilayahnya. Dia juga diberikan hukum pidana denda Rp300 juta subsidair enam bulan kurungan.
Politikus Partai Gerindra Muhaimin Syarif didakwa memberikan suap sebesar Rp4.477.200.000 secara bertahap kepada mantan Gubernur Malut Abdul Gani.
KPK menggeledah sebuah rumah yang berlokasi di Kota Ternate, Maluku Utara (Malut), terkait dengan kasus Abdul Gani Kasuba (AGK).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved