Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra Bahtra Banong mengaku serius mengkaji opsi pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Bahtra mengatakan berdasarkan pelaksanaan Pilkada 2024 lalu, pihaknya melakukan evaluasi apakah sistem pemilihan langsung terus dilakukan.
"Sistem pelaksanaan Pilkada, apakah itu tetap dilaksanakan secara langsung dipilih masyarakat atau dipilih DPRD tentu akan kami kaji lebih lanjut termasuk Fraksi Gerindra dari penyampaian Presiden Prabowo bahwa alangkah baiknya Pilkada kembali dipilih oleh DPRD itu juga merupakan suatu solusi atas kegelisahan yang kita rasakan," kata Bahtra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/12).
Bahtra mengatakan kegelisahan politisi saat pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten atau kota ialah biaya politik yang mahal. Selain itu, ia melihat politik uang telah merasuk ke tatanan masyarakat paling bawah.
Maka dari itu, ia menilai dengan pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat mengatasi persoalan biaya politik tinggi dan politik uang di daerah.
"Kalau dirasa pemilihan DPRD justru cepat mencapai kesejahteraan masyarakat dengan berbagai pertimbangan seperti biaya mahal, money politic makin jauh menyentuh masyarakat harus dibenahi, tidak ada salahnya kita akan kembali ke pemilihan DPRD," katanya. (Faj/I-2)
Pilkada tak langsung bisa membengkokkan aspirasi rakyat di daerah, karena bisa jadi antara kepentingan DPRD dengan rakyat atas figur kepala daerah bisa berbeda.
Sistem pemilihan langsung merupakan hasil dari perjuangan reformasi dan tidak semestinya dihapus begitu saja.
TePI Indonesia menolak keras wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) dapat dilakukan dengan cara tidak langsung, alias dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sebagaimana pernyataan Prabowo, kata dia, negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia pun sukses menyelenggarakan pilkada tidak langsung.
Pakar Hukum Pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengatakan perhelatan pilkada di Papua harus memiliki mekanisme khusus yang berbeda dari wilayah lainnya.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved