Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
LEMBAGA Persahabatan Ormas Islam (LPOI) mendukung wacana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ketua Umum LPOI Said Aqil Siroj memohon kepada Prabowo untuk menyegerakan kajian komprehensif dan multipihak terkait gagasan tersebut.
"LPOI mendukung gagasan untuk mengembalikan sirit Demokrasi Pancasila sesuai dengan sila ke-4, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," ujarnya dalam acara Rapat Gabungan Konsensus & Refleksi Akhir Tahun di Jakarta, Rabu (25/12).
"Agar diimplementasikan ke dalam pilkada yang dipilih oleh DPRD, agar dapat menjamin stabilitas sosial dan berjalannya demokrasi secara lebih beradab," sambung Said.
Usulan mengembalikan pilkada ke DPRD bukanlah barang baru bagi LPOI. Said menjelaskan, Nahdlatul Ulama (NU) sebagai anggota LPOI pada 2013 sudah pernah menyampaikan rekomendasi tersebut kepada pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono.
Ia menjelaskan, alasan NU mengajukan rekomendasi tersebut saat itu adalah karena besarnya biaya sosial yang harus dikeluarkan jika kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.
"Di samping juga cost material, luar biasa, untuk mengonsolidasikan lagi masyarakat akibat pilihan pilkada, itu sangat sulit sekali. Setahun saja belum tentu bisa selesai," tandasnya. (Tri/M-3)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Ia menilai munculnya narasi-narasi negatif terhadap pesantren tidak hanya menyakiti hati umat Islam, tetapi juga berpotensi mengganggu harmoni sosial.
Para ulama yang tergabung dalam Lembaga Persaudaraan Ormas Islam (LPOI) meminta Presiden Prabowo Subianto menurunkan pajak.
Gus Yahya menegaskan bahwa proses pemilu adalah sebuah tahapan yang harus dijalani bersama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved