MK Siapkan Sistem Pendukung untuk Hadapi Lebih dari 200 Gugatan Sengketa Pilkada

MAHKAMAH Konstitusi (MK) masih membuka pendaftaran terkait permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota yang ingin mengajukan baik secara daring maupun luring. 

Hakim MK, Enny Nurbaningsih mengatakan pihaknya telah mempersiapkan sejumlah strategi dan melakukan simulasi guna menghadapi ratusan gugatan dari para tim pemenangan calon kepala daerah mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. 

“Mahkamah Konstitusi sudah menyiapkan supporting system yang kuat dan melakukan simulasi jika banyak yang mengajukan PHPU,” katanya kepada Media Indonesia melalui pesan tertulis pada Rabu (11/12).  

Baca juga : KPU Siap Hadapi Sengketa Pilkada 2024 di MK

Selain itu, Enny bersama jajaran para hakim juga tengah menyusun jadwal persidangan yang rencananya akan dimulai pada minggu pertama Januari 2025.  

“Jadwal sudah kami buat dengan asumsi perkaranya yang banyak. Kami juga sudah tidak libur sejak sebulan ini, Sabtu dan Minggu tetap masuk untuk melakukan persiapan-persiapan,” jelasnya. 

Lebih lanjut, hingga saat ini Enny juga masih menerima berbagai pengajuan permohonan perkara Pilkada 2024 yang akan terus dibuka hingga 18 Desember 2024. Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah mengingat rekapitulasi penghitungan suara belum selesai sepenuhnya. 

Baca juga : MK Harus Siapkan Mekanisme untuk Cegah Konflik Kepentingan Hakim pada Sengketa Pilkada

“Saat ini sudah ada pembagian piket petugas hingga pagi dan malam bagi para hakim dan pegawai untuk menerima laporan,” tutur Enny. 

Sementara itu, tahapan rekapitulasi penghitungan suara dan pengumuman pasangan calon (pasion) terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah pada tingkat provinsi paling lambat dilaksanakan pada 15 Desember 2024. Artinya masih ada 4 hari masa rekapitulasi di sejumlah daerah.

Enny memastikan bahwa pihaknya akan menjaga netralitas dan independensi serta profesionalitas dalam menentukan hasil sidang PHPU. 

Baca juga : Bawaslu RI akan Hadapi Laporan Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Secara Netral

“MKMK juga akan mengawasi sesuai tugasnya. Kami juga akan terus memperketat pengamanan menuju berjalannya sidang,” tegasnya 

Untuk mencegah adanya tumpang tindih sidang PHPU, Enny menekankan bahwa MK telah mengantisipasi dengan dukungan tenaga hakim yang memiliki kondisi fit dan sehat. 

“Tenaga kesehatan telah ditambah dengan dukungan dokter spesialis agar kondisi kesehatan para hakim berjalan baik sehingga dapat menangani perkara dengan baik. Seluruh hal diatas sesuai SOP yg selama ini sudah berjalan untuk menyelesaikan setiap PHPU,” tandasnya. 

Terpantau dari situs Mahkamah Konstitusi pada Rabu (11/12) pukul 17.00 WIB, total permohonan yang sudah masuk sebanyak 257 gugatan sengketa yang terdiri dari 7 permohonan PHP Gubernur Tahun 2024; 204 permohonan PHP Bupati Tahun 2024; dan 46 permohonan PHP Wali Kota Tahun 2024. (P-5)