Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MAHKAMAH Konstitusi (MK) telah menerima 76 permohonan perselisihan hasil Pilkada Serentak 2024, baik untuk pemilihan bupati-wakil bupati maupun wali kota-wakil wali kota. Data itu dihimpun sampai Jumat (6/12) pukul 16.30 WIB. Dari jumlah itu, permohonan terbanyak berasal dari sengketa hasil pilkada tingkat kabupaten, yakni sebanyak 55 permohonan.
Pendaftaran permohonan sengketa hasil Pilkada 2024 dibuka sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah menetapkan hasil perolehan suara masing-masing.
MK menerima permohonan sengketa hasil Pilkada 2024 tingkat kabupaten sejak Selasa (3/12) lalu, yakni terkait Pilkada Murung Raya. Sementara pada Rabu, terdapat tujuh sengketa yang didaftarkan, yaitu Bireun, Bolaang Mongondow Selatan, Pangandaran, Ogan Komering Ulu, Buton Tengah, Empat Lawang, dan Pasaman.
Sementara, terdapat 29 permohonan yang didaftarkan pada Kamis (5/12). Adapun hari MK menerima 18 permohonan sengketa hasil pilkada tingkat kabupaten.
Selasa (3/12):
1. Murung Raya
Rabu (4/12):
1. Bireun
2. Bolaang Mongondow Selatan
3. Pangandaran
4. Ogan Komering Ulu
5. Buton Tengah
6. Empat Lawang
7. Pasaman
Kamis (5/12):
1. Buol
2. Bulukumba
3. Kepulauan Talaud
4. Halmahera Selatan
5. Konawe Utara
6. Tulang Bawang
7. Bolaang Mongondow
8. Aceh Timur
9. Pasaman Barat
10. Ponorogo
11. Pesisir Barat
12. Pohuwato
13. Mesuji
14. Pasaman Barat
15. Toraja Utara
16. Rokan Hulu
17. Labuhanbatu Selatan
18. Rokan Hilir
19. Mandailing Natal
20. Magetan
21. Kampar
22. Barito Utara
23. Banyuasin
24. Empat Lawang
25. Klaten
26. Kuantan Singigi
27. Pesawaran
28. Pulau Morotai
29. Pasaman
Jumat (6/12)
1. Parigi Moutong
2. Pasangkayu
3. Pulau Morotai
4. Serang
5. Siak
6. Bengkulu Selatan
7. Kepulauan Aru
8. Banjar
9. Manggarai Barat
10. Bangkalan
11. Wakatobi
12. Subang
13. Labuhanbatu
14. Halmahera Selatan
15. Melawi
16. Gorontalo Utara
17. Gorontalo Utara
18. Konawe Selatan
(P-5)
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Daftar 7 kepala daerah di Indonesia yang kasus korupsinya menyeret anggota keluarga. Lengkap dengan tahun, relasi keluarga, dan ringkasan kasus.
Dari 40 perkara yang disidangkan, 24 di antaranya diputuskan untuk pemungutan suara ulang.
Menanggapi putusan MK, anggota KPU Riau Nugroho Noto Susanto mengatakan pihaknya akan berkonsultasi dengan KPU RI terkait pelaksanaan PSU Pilkada Siak agar sesuai dengan aturan yang berlaku.
Advokat Donal Fariz mengatakan jika MK menghitung penjabat (Pj) atau posisi Wakil Bupati yang menjalankan tugas sebagai Bupati menjadi bagian dari jabatan definitif.
Laporan ke KPU Pasaman itu dilayangkan Wan Vibowo pada 21 September 2024 atau lewat dari masa tanggapan masyarakat yang ditetapkan KPU, yakni pada 15-18 September 2024.
. Sidang lanjutan akan digelar pada 7-17 Februari 2025 mendatang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved