Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 masih Jauh dari Inklusivitas

WAKIL Manajer Pendidikan Pemilih dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Guslan Batalipu mengatakan Pilkada Serentak 2024 di berbagai daerah masih belum menerapkan prinsip inklusivitas bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas.

“JPPR memberikan perhatian serius pada pentingnya pemilu yang inklusif, di mana setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas memiliki akses yang setara untuk menggunakan hak pilihnya. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip ini masih belum sepenuhnya terwujud,” jelasnya kepada Media Indonesia melalui keterangan tertulis pada Kamis (28/11).  

Guslan menjelaskan pihaknya telah merangkum temuan JPPR mengenai prinsip akuntabilitas yang dikelompokkan dalam dua kategori utama pertama, ketepatan prosedur di TPS, dan kedua, pemantauan terkait aksesibilitas pemilih disabilitas.

Baca juga : Kampus UNJ Komitmen Pada Inklusivitas Buka Penerimaan Mahasiswa Baru Bagi Disabilitas

“Salah satu tantangan utama adalah minimnya fasilitas yang mendukung penyandang disabilitas. Misalnya tidak tersedia surat suara dalam huruf braille, yang sangat penting bagi pemilih tunanetra. Ketidakhadiran fasilitas ini menunjukkan kurangnya kesadaran penyelenggara pemilu terhadap kebutuhan kelompok ini,” ungkapnya.

JPPR mencatat ada 47 TPS yang tidak menyediakan fasilitas bagi pemilih tunanetra diantaranya di Jakarta Timur 6 TPS, Halmahera Selatan 2 TPS, Jakarta Pusat 7 TPS, Kota Makassar 3 TPS, Sukoharjo 11 TPS, Lamongan 5 TPS, Kota Surabaya 3 TPS, Kabupaten Singkawang 2 TPS, Sukabumi 1 TPS, Sanggau 1 TPS, Ternate 1 TPS, Bulu kumba 1 TPS, Asahan 1 TPS, Sumbah tengah 1 TPS, Magelang 1 TPS, Cilacap 1 TPS.

Selain itu, terdapat 22 TPS di berbagai wilayah yang tidak memiliki aksesibilitas kursi roda dalam TPS yang dapat digunakan oleh pemilih dengan keterbatasan mobilitas. Menurutnya, kondisi ini membuat banyak pemilih disabilitas kesulitan dalam proses menggunakan hak pilihnya.

Baca juga : 10 Rekomendasi ASEAN untuk Wujudkan Komitmen Disabilitas dan Inklusivitas

“Termasuk di Halmahera selatan 3 TPS, Brebes 1 TPS, Jakarta Pusat 3 TPS, Sukoharjo 2 TPS, Kota Makassar 3 TPS, Sanggau, Ternate 2 TPS, Kota Semarang 2 TPS, Lamongan, Surabaya 2 TPS, Kabupaten Pasuruan 1 TPS, Singkawang 1 TPS, Cilacap 1 TPS,” tutur Guslan.

Lebih lanjut, Guslan menjelaskan bahwa masih banyak TPS yang tidak berada di area dengan medan miring atau sulit dijangkau sehingga tidak aksesibilitas bagi pemilih disabilitas. Kondisi ini dilaporkan berada di 10 TPS berbagai provinsi.

“Seperti di Halmahera selatan 1 TPS, Sukoharjo 3 TPS, Pangkep 1 TPS, Kota sukabumi 1 TPS, Kota Semarang 2 TPS, Makassar 1 TPS, Jakarta 1 TPS dengan medan yang tidak rata, miring dan harus menaiki tangga. Ini tidak hanya menyulitkan pemilih dengan disabilitas fisik, tetapi juga menunjukkan kurangnya perencanaan yang inklusif dalam menentukan lokasi TPS,” jelasnya.

Baca juga : Hasil Quick Count Pilwakot Bandung, Paslon Walikota Bandung Farhan-Erwin Unggul

Atas dasar itu, Gulshan mendorong berbagai pihak khususnya penyelenggara pemilu untuk memperbaiki kondisi tersebut. Selain itu, diharapkan bagi para lembaga pemantau untuk berpartisipasi aktif dalam mendorong isu inklusivitas.

Diketahui, JPPR menurunkan sebanyak 530 relawan pemantau yang tersebar di beberapa provinsi untuk mengamati seluruh rangkaian proses, termasuk tahapan pelaksanaan pemungutan suara, hingga proses penghitungan suara.

Rinciannya meliputi, Bali, Banten, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan barat, Kalimantan timur, Kalimantan selatan, Kalimantan tengah, Kalimantan Utara, Banten, DKI Jakarta.

Ada pula Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Ibukota Yogyakarta, Jawa Timur. Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusantara Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulteng, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulsel, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya. (J-2)