Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan pihaknya telah mengusulkan kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka agar pemilu dan pilkada tak digelar di tahun yang sama.
“Dapat kami sampaikan bahwa respons Pak Wapres saat menerima usulan dari kami adalah ini sudah disampaikan oleh beberapa pihak, untuk tidak menyatukan pemilu dan pilkada dalam satu tahun. Karena beririsan waktunya,” kata Bagja, di Jakarta pada Rabu (20/11).
Melalui usulan itu, Rahmat menjelaskan bahwa Wapres akan mempertimbangkannya, dengan melihat pada kebutuhan dan kondisi tata kelola kepemiluan Indonesia ke depan. “Respons beliau akan dipertimbangkan ke depan,” ujarnya.
Kendati demikian, Bagja juga menyerahkan keputusan akhir tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dia berharap pelaksanaan ada jarak tahun dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada agar lebih efektif.
“Tapi kami menyerahkan kepada pemerintah dan DPR. Karena ini urusannya mereka, kami hanya mengusulkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih tahapan dan ini merupakan kerawanan tersendiri,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Rahmat memberikan pernyataan bahwa pemilu dan pilkada seharusnya tidak digelar bersamaan dalam satu tahun. Hal itu dikatakan telah menjadi kekhawatiran yang menjadi aspirasi para penyelenggara pemilu bawaslu di berbagai tingkat provinsi.
“Nah, untuk memenuhi keinginan panwascam lanjut terus sebagai panwascam, maka seharusnya pemilu dan pilkada kita dipisah tidak dalam satu tahun. Kegelisahan teman-teman sudah kami sampaikan kepada Mas Wapres,” tuturnya.
Rahmat menjelaskan jika pemilu dan pilkada diselenggarakan pada satu tahun yang sama, hal itu akan berdampak pada kondisi kesehatan para pengawas pemilu karena akan merasa kelelahan.
“Kasihan panwascam itu capek. Apalagi panwascam juga harus berpindah dari pemilu ke pilkada. Banyak panwascam di pemilu yang tidak hadir di pilkada kan,” pungkasnya. (J-2)
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved