Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sama-sama belum mengusung sosok calon gubernur dan wakil gubernur di Pilgub Jawa Timur. Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah mengatakan PDIP-PKB mencoba mencari kesamaan untuk bisa memperkuat kemenangan di Pilkada 2024, termasuk di Jawa Timur.
“PKB-PDIP dua kekuatan besar yang masing punya basis elektoral yang sangat berbeda tetapi memiliki irisan yang sangat dekat. Kalau kemudian dua pihak ini disatukan apalagi dengan dinamika politik di Jawa Timur yang sudah berbeda dengan ketika Ibu Khofifah maju sebagai gubernur yang pertama, saya kira kita punya peluang kemenangan yang lebih besar,” ujar Luluk, Senin (22/7).
Intinya, kata Luluk, PKB akan mempersiapkan sosok pemimpin di Jawa Timur yang bersih dan tidak punya beban di masa lalu. Saat ini, menurutnya, adalah kesempatan rakyat Jawa Timur untuk memilih yang terbaik. Apalagi, lanjut Luluk, elektabilitas Khofifah Indar Parawansa sebagai petahana masih di bawah 50% di Pilkada Serentak kali ini.
Baca juga : PKB Dukung PDIP Usulkan Nama Bakal Cawagub untuk Anies Baswedan
“Itu artinya apa? Rakyat Jawa Timur masih menunggu kalau ada opsi lain ada alternatif, figur figur lain nah ini kita sedang matangkan,” paparnya.
Luluk menerangkan pihaknya masih menggodok apakah akan mengusung sosok Tri Rismaharini (Risma) atau Kiai Marzuki Mustamar.
“Ya bisa saja karena usulan usulan juga ada, nah ini nanti kita akan ya cek lagi ke akar rumput makanya kita itu tidak grusa-grusuh,” terang Luluk.
“Karena cara PKB itu kan pasti akan kita cek kepada pendukung baik itu struktural bagimana ranting kita nanti akan bekerja memenangkan tetapi juga bagaimana pesantren para Kiai memberikan respon kepada nama nama yang diusulkan oleh beberapa pihak itu jadi nanti kita akan coba bikin simulasi itu,” tandasnya. (Z-11)
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved