Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa Menteri Sosial Tri Rismaharini berada pada urutan kedua di survei Litbang Kompas terkait Pilkada Jawa Timur lantaran yang bersangkutan belum melakukan safari politik.
"Ibu Risma itu nomor dua (karena) belum bergerak. Sama dengan survei Pak Andika di Jawa Tengah belum bergerak. Artinya mereka-mereka itu mengandung harapan dari rakyat," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu.
Pria asal Yogyakarta itu mengaku saat ini partainya masih menjaring sosok yang layak untuk diusung dalam Pilkada Jatim.
Baca juga : PDIP Resmi Usung Tri Adhianto sebagai Bakal Calon Wali Kota Bekasi
Namun, dia mengatakan Risma menjadi salah satu kandidat yang dicermati oleh partainya. Hasto pun meyakini elektabilitas Risma mengandung harapan dari rakyat.
"Ibu Mega sudah menugaskan salah satu fungsionaris DPP Pak Said Abdullah juga, Pak Pramono Anung untuk membantu proses konsolidasi di Jawa Timur," katanya.
Selain itu, Hasto mengungkapkan partai berlambang banteng moncong putih itu telah menyiapkan sejumlah nama untuk Pilkada Bali, yakni Wayan Koster dan Giri Prasta.
Baca juga : PDIP Siapkan Penantang Khofifah-Emil di Pilgub Jatim
"Di Bali dalam pemilu kemarin di tingkat kabupaten/kota kursi kami bertambah 14, sehingga ini menunjukkan kepercayaan rakyat. Nah terhadap siapa yang dicalonkan, kan muncul ada nama Pak Koster, Pak Giri, dan beberapa kepala daerah dari PDIP," ungkap Hasto.
Sebelumnya, berdasarkan data yang dirilis Litbang Kompas, Jumat (19/7), elektabilitas Khofifah Indar Parawansa berada di posisi pertama dengan 26,8 persen. Risma mengikuti di posisi kedua dengan elektabilitas 13,6 persen.
Di posisi ketiga survei Litbang Kompas di Jatim, ada Emil Dardak dengan elektabilitas 3,8 persen. Khofifah dan Emil Dardak akan berduet kembali di Pilkada Jatim 2024 setelah 5 tahun bersama-sama memimpin provinsi tersebut. (Ant/Z-7)
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved