Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKRETARIS Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara mengatakan pemerintah perlu lebih getol dalam menggenjot pertumbuhan infrastruktur kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) di Indonesia.
Pada forum diskusi "Dialog Industri Otomotif Nasional" Indonesia Center of Mobility Studies (ICMS) di ICE BSD, Tangerang, Banten, Rabu yang digelar di sela pagelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, tersebut, Kukuh menyebut bahwa pembangunan infrastruktur perlu lebih dulu diprioritaskan ketimbang produk maupun pelaku dari industri otomotif sendiri.
"Soal EV misalnya, industri otomotif ini selalu siap, namun kendala dan tantangannya masih persoalan seputar infrastruktur," kata Kukuh seperti dilansir dari Antara.
Baca juga : Bus Listrik Besutan Wintrone Siap Mengaspal
Kukuh menjelaskan, infrastruktur yang memadai sangat krusial untuk kendaraan listrik karena mendukung adopsi dan operasionalnya secara efektif.
Dengan adanya infrastruktur yang lengkap, utamanya jaringan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang luas, penggunaan kendaraan listrik akan menjadi lebih praktis dan menarik bagi pasar, mendukung transisi menuju transportasi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Kukuh mengatakan bahwa diskusi antar pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku industri otomotif, hingga akademisi seperti ICMS perlu dilakukan untuk menjadi wadah bertukar aspirasi yang pada akhirnya bertujuan untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi.
Baca juga : Mau ke GIIAS? Ini Lokasi Parkir yang Aman dan Nyaman
"Kita memang memerlukan lembaga-lembaga seperti ICMS ini untuk memberikan masukan-masukan yang sudah teruji dan tersaring dengan baik guna membantu proses pengambilan keputusan yang lebih tepat baik dari sisi konsumen maupun untuk pemangku kepentingan," Kukuh menambahkan.
"Dialog Industri Otomotif Nasional" ini diharapkan dapat memberikan pemikiran-pemikiran dan edukasi dalam rangka mendukung perkembangan industri otomotif yang tangguh, kompetitif, berwawasan lingkungan serta dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.
Selanjutnya diharapkan dapat disosialisasikan melalui berbagai media agar mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan termasuk pembuat kebijakan.
Baca juga : Gaikindo: Pemilu Jadi Salah Satu Sumbu Turunnya Penjualan Otomotif RI
"Kami berharap nantinya Indonesia tidak hanya memiliki industri otomotif yang kuat, tetapi juga menjadi industri yang dapat memberikan sumbangsihnya bagi kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi berarti terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Kukuh.
Pada April 2024, data PT PLN (Persero) menunjukkan terdapat 1.380 unit SPKLU yang dibangun di 956 lokasi Indonesia. Berdasarkan sebaran daerah, infrastruktur SPKLU paling banyak berada di Pulau Jawa, yakni 966 unit di 656 titik.
Kemudian Pulau Sumatera memiliki 165 SPKLU, Bali-Nusa 116 SPKLU, Sulawesi 64 SPKLU, dan Kalimantan 54 SPKLU. Sementara, Maluku dan Papua jadi wilayah dengan jumlah SPKLU paling sedikit, masing-masing hanya memiliki delapan unit dan tujuh unit. (Z-6)
Total pengunjung yang hadir sepanjang penyelenggaraan GIIAS 2024 pada 18-28 Juli lalu mencapai 475.084 orang.
Pada 2022 ada 10 ribu mobil hybrid di Tanah Air dan melonjak drastis pada 2023 yang menyentuh angka 55 ribu unit.
GIIAS 2024 menghadirkan lebih dari 55 merek kendaraan, yang terdiri atas mobil penumpang, kendaraan komersial, dan sepeda motor.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya menyatakan bahwa Program Asuransi Wajib, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP).
Program Asuransi Wajib TPL (third party liability) terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat.
Saat ini regulasi dari pemerintah masih lebih ke arah kendaraan listrik berbasis baterai dengan segala kemudahan yang diberikan.
Pemerintah Indonesia menargetkan pengurangan emisi karbon, melalui beragam cara. Salah satu opsi yang diyakini paling berpengaruh, yakni memperkuat ekosistem kendaraan listrik.
Suzuki sedang mengembangkan beragam solusi karbon netral yang unik untuk industri otomotif global.
Penandatanganan kerja sama adalah bagian dari rencana kerjasama untuk penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik di Indonesia.
Sektor otomotif yang terkait kendaraan listrik (EV) mendominasi penjualan sekitar 70 persen dari keseluruhan transaksi lahan pada semester pertama tahun 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved