Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengaku kaget dengan pembatalan ajang multievent olahraga pantai ANOC World Beach Games (AWBG) 2023 Bali. Terlebih pembatalan tersebut karena alokasi anggaran untuk AWBG 2023 tidak dikeluarkan pemerintah.
"Saya juga baru baca nih (pembatalan AWBG), karena ketidakadaan anggaran, jadi agak bingung juga nih. Jadi, rasanya, kita akan minta klarifikasi nanti dari Kemenpora, kenapa anggarannya tidak ada, padahal kita sudah sepakat ada alokasi anggaran Piala Dunia U-20 yang tidak jadi itu untuk beberapa event-event yang cukup signifikan, salah satunya AWBG ini," tutur Dede saat dihubungi, Selasa (4/6).
Dijelaskan Dede, penyelenggaraan AWBG 2023 memang sejatinya tidak mendapat anggaran, karena anggaran 2023 fokus untuk alokasi anggaran Piala Dunia U-20.
Baca juga: Bali Mundur Sebagai Tuan Rumah, Kompetisi World Beach Games 2023 Mendadak Batal
Namun, karena gelaran Piala Dunia U-20 batal digelar, DPR bersama Kemenpora sepakat mengalokasikan anggaran tersebut ke gelaran AWBG.
Dede menyebut, jika melihat sisa anggaran yang tidak terpakai dari batalnya gelaran Piala Dunia U-20, seharusnya anggaran tersebut cukup untuk menutupi gelaran AWBG, Agustus mendatang. Tetapi, faktanya, justru AWBG menyatakan pemerintah Indonesia tidak memiliki anggaran untuk gelaran AWBG.
"Alokasi anggaran Piala Dunia U-20 itu yang tersisa sekitar Rp280 miliar dari Rp350 miliar. Nah, buat ANOC itu kalau gak salah butuh sekitar Rp100 miliar sekian. Mestinya tertutup," ucap Dede.
Baca juga: Anggaran AWBG Bali Dikaji
"Nah prinsipnya adalah, sebetulnya masalah ini menjadi tanda tanya besar kenapa ya anggaran kita selalu tidak ada untuk olahraga," imbuhnya.
Dede menduga, hilangnya sisa anggaran Piala Dunia U-20 unutk keperluan pemberian bonus para atlet SEA Games dan ASEAN Paragames 2023.
"Jadi kami juga bingung, bingungnya kok segala perubahan mata anggaran tidak dilakukan bersama-sama dengan DPR mestinya kan dilakukan bersama-sama," jelasnya.
Kerenanya, dirinya menyatakan akan segera melakukan klarifikasi kepada Kemenpora terkait hal tersebut. Dia juga akan meminta klarifikasi kepada Kominte Olimpiade Indonesia (KOI), selaku pihak penyelenggara AWBG 2023, atas batalnya penyelenggaran pesta olahraga pantai tersebut.
"Dalam konteks ini kita juga perlu tanya kepada KOI bukan hanya Kemenpora saja, karena penyelenggara untuk event adalah KOI. Besok saya sampaikan kepada kawan-kawan Komisi X agar kita menyikapi hal ini," tukasnya. (Z-1)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
PB Akuatik Indonesia terpaksa memulangkan 12 atlet pelatnas Asian Games 2026 ke klub masing-masing akibat keterbatasan anggaran dari Kemenpora.
KEMENTERIAN Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memangkas 191 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) menjadi hanya empat aturan utama.
Menpora menegaskan pentingnya peran Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan sebagai pengelola aset kementerian.
Pelantikan ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk melakukan pembenahan internal melalui rotasi jabatan.
Terdapat tiga kategori lomba di ajang Malang Half Marathon, yaitu Half Marathon (21K), 10K, dan 5K, dengan rute yang dirancang memiliki titik start dan finish berbeda.
Kemenpora mengambil sikap tegas terhadap oknum pelatih berinisial HB yang diduga melakukan pelecehan seksual dan kekerasan fisik di lingkungan Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved