Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan pemeriksaan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Kali ini, penyidik memeriksa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, M Asror, yang juga dikenal sebagai Ruben Prabu Faza.
Pemeriksaan proyek pengadaan tenaga outsourcing periode 2023-2026 tersebut dilakukan di Mapolres Pekalongan Kota, pada Senin siang dengan terperiksa mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) M Asror alias Ruben Prabu Faza yang merupakan Sekjen DPC Golkar Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
Saat dicegat wartawan saat keluar gedung untuk istirahat, Ruben Prabu Faza menanggapi singkat wartawan dengan mengakui bahwa pertanyaan yang diajukan penyidik KPK masih seputar outsourcing.
Ia menyebut setelah diberikan waktu istirahat satu jam dirinya bakal kembali menjalani pemeriksaan lanjutan dari penyidik KPK hingga selesai. Ruben mengatakan akan menjawab semua pertanyaan yang diajukan penyidik.
Berdasarkan data Sistem Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Pekalongan, pada tahun 2026 terdapat sedikitnya dua belas paket pengadaan yang berkaitan dengan PT Raja Nusantara Berjaya dengan total nilai mencapai 4,4 miliar rupiah. Sejumlah paket di antaranya berkaitan langsung dengan tenaga outsourcing.
Sebelumnya penyidik KPK juga melakukan pemeriksaan yang sama kepada puluhan ASN, pejabat penting dan orang dekat Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam kasus dugaan proyek outsourcing di berbagai dinas setempat. (MGN/P-3)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved