Banjir Demak Rendam 671 Hektare Sawah, Legislator Minta Pemerintah Percepat Rehabilitasi

WAKIL Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi keterlambatan penanganan dampak banjir seperti yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Hal ini menyusul musibah banjir akibat bencana hidrometeorologi yang kini menghantam Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

“Keterlambatan dan ketidakcermatan dalam mendiagnosa dampak banjir, akan menyebabkan petani makin menderita. Selain gagal panen yang sudah di depan mata, juga akan membuat petani kita tak bisa menggarap sawahnya kembali dalam waktu cepat,” terang Alex Indra Lukman dalam keterangan yang diterima, Rabu (8/4).

Diketahui, banjir berulang di Demak ini, dipicu jebolnya tanggul Sungai Tuntang, akhir pekan lalu. Dampaknya telah merendam 671 hektare lahan persawahan. Kemudian, juga merendam ribuan rumah serta membuat ribuan warga mengungsi. 

Baca juga : Waspada Cuaca Ekstrem di 20 Daerah Jawa Tengah, Banjir Demak Mulai Surut

“Rehabilitasi sawah terdampak banjir ini, bukan seperti pengerjaan proyek secara umum. Artinya, rehabilitasi sawah ini akan membutuhkan waktu lebih panjang seiring teknis pengerjaannya yang komplek,” urai Alex.

Penilaian Alex ini, merujuk perkembangan rehabilitasi sawah yang dituntaskan Satgas PRR (Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera) per tanggal 28 Maret 2026. 

Dari total 42.702 hektar sawah yang jadi sasaran rehabilitasi di tiga provinsi terdampak, baru 991 hektare sawah yang telah berhasil direhabilitasi. Artinya, baru 2,32 persen. Sementara, yang dalam proses penanganan seluas 5.333 hektare.

Baca juga : Ditemukan 2 Korban Tewas Terseret Banjir di Kabupaten Demak

Lembaga yang dibentuk melalui Keppres 1/2026 untuk memimpin pemulihan cepat bencana alam di Aceh, Sumatera Utara  dan Sumatera Barat ini, secara rinci baru merehabilitas 42 hektare sawah dari 31.464 hektare yang jadi sasaran rehabilitasi di Aceh. 

Kemudian, 170 hektare sawah di Sumatera Utara berhasil direhabilitasi dari target 7.336 hektare sawah. Adapun di Sumatera Barat, 779 hektare berhasil direhabilitasi dari target 3.902 hektare. 

“Kita mendesak pemerintah, untuk segera melakukan upaya percepatan dalam rehabilitasi sawah ini. Ditengah situasi globa yang tak menentu, perbaikan sawah terdampak banjir ini harusnya jadi prioritas yang harus dituntaskan dalam waktu cepat,” tegas Alex.  

Desakan ini, tegas Alex, karena ketika sawah terendam yang hilang bukan hanya hasil tanam, tetapi juga modal produksi yang sudah dikeluarkan petani, waktu kerja yang tidak dapat dipulihkan dan peluang panen yang bergeser tanpa kepastian. 

Dalam banyak kasus, tutur Legislator dari Dapil Sumatera Barat I itu, beban terbesar akibat banjir ini justru muncul setelah banjir surut. Tepatnya saat petani harus memulai kembali dari titik nol dengan daya tahan ekonomi yang semakin tipis. 

“Maka penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa penanganan tidak berhenti pada pencatatan luas lahan terdampak semata,” urai Alex.  

Alex menilai, yang lebih menentukan adalah apakah lahan masih dapat diselamatkan dalam musim tanam berjalan. 

“Lalu bagaimana distribusi bantuan benih dan sarana produksi dilakukan, serta sejauh mana perlindungan asuransi pertanian benar-benar bekerja pada wilayah rawan berulang,” sebutnya. 

“Tanpa skema pemulihan yang cepat, gangguan produksi akan lebih mudah berubah menjadi tekanan harga yang pada akhirnya dirasakan masyarakat luas. Harus ada langkah cepat untuk mengatasi hal ini,” tutup Alex.

Bangun Sistem Perlindungan Produksi

Sebagai Ketua Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR RI, Alex menekankan bahwa kerugian petani mencakup modal produksi yang hangus dan waktu kerja yang hilang. Ia mendorong pemerintah segera mengaktifkan skema pemulihan untuk ratusan hektare sawah di Demak agar tidak mengganggu rantai pasok pangan nasional.

“Banjir di Demak adalah gangguan langsung terhadap stabilitas produksi pangan, mengingat wilayah ini adalah penyangga pertanian di Jawa Tengah. Persoalan mendasarnya adalah belum terbangunnya sistem perlindungan produksi yang mampu bergerak secepat risiko itu datang,” pungkas Ketua PDI Perjuangan Sumbar tersebut. 
(P-4)