Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung siap mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait wacana penerapan work from home atau WFH aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam sepekan setelah Idulfitri. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata di Kota Bandung.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain Rabu (25/3) menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat. Wacana tersebut baru disampaikan secara verbal oleh pemerintah pusat. Meski demikian, Pemkot Bandung telah melakukan berbagai persiapan sebagai langkah antisipasi apabila kebijakan tersebut resmi diberlakukan.
Persiapan tersebut mencakup skema kerja agar tetap selaras dengan kebutuhan pelayanan publik, tinggal nanti sesuaikan dengan aturan dari pusat. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah penerapan WFH pada hari Jumat.
"Skema ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan kunjungan wisata ke Kota Bandung. Kalau misalnya hari Jumat WFH, orang bisa datang lebih awal ke Bandung. Ini tentu berdampak positif,” ungkapanya.
Iskandar menilai, Kota Bandung sebagai destinasi wisata memiliki peluang besar untuk memanfaatkan kebijakan tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dari sektor pariwisata. Kalau kunjungan meningkat, tentu akan menguntungkan. Meski demikian, penerapan WFH harus tetap memperhatikan kualitas pelayanan publik. Ia memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu oleh kebijakan tersebut.
“Pada prinsipnya, pelayanan publik harus tetap berjalan optimal. Itu yang menjadi prioritas,” tuturnya.
Selain itu lanjut Iskandar, Pemkot Bandung juga akan melakukan evaluasi, terkait hari pelaksanaan WFH apabila kebijakan tersebut telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah pusat. “Kita lihat nanti apakah Jumat, Senin, atau Selasa. Kita akan evaluasi sesuai kebutuhan,” tambahnya.
Sementara itu pasca libur Idulfitri terpantau aman dan kondusif. Berbagai potensi permasalahan yang sebelumnya diantisipasi pemerintah, seperti sampah, keamanan, hingga parkir liar, dapat ditangani dengan baik. Selama masa libur Idulfitri, Pemkot telah mengantisipasi sejumlah potensi kerawanan, terutama terkait lonjakan wisatawan yang datang ke Kota Bandung. Beberapa aspek yang menjadi perhatian utama antara lain pengelolaan sampah, pengamanan wilayah, serta penertiban parkir liar di sejumlah titik keramaian.
“Meski data detail terkait jumlah wisatawan belum dihimpun secara lengkap, saya melihat adanya peningkatan aktivitas kunjungan ke Kota Bandung selama periode libur. Secara kasat mata, kunjungan wisatawan cukup tinggi, tapi datanya masih kita rekap," tandasnya. (H-4)
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan, penerapan manajemen rekayasa lalu lintas (MRLL) dalam penataan kawasan Gedung Sate dan Lapangan Gasibu dilakukan secara terukur.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah menyusun peraturan walikota (perwal) yang mengintegrasikan kebijakan dari Kemendikdasmen dan KemenPPPA.
Survei mencatat tingkat kepuasan yang tinggi terhadap sejumlah layanan utama, antara lain sektor kesehatan sebesar 85,9 persen, administrasi kependudukan 84,3 persen
Rektor UTB, Muchammad Naseer menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah krusial dalam mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi.
Keterlibatan Vantara India dalam kegiatan ini didukung oleh rekam jejak kolaborasi internasional di bidang konservasi satwa, termasuk kerja sama dengan Kementerian Kehutanan.
Pemkot Bandung melalui Disdukcapil memastikan bahwa isu dugaan kebocoran data kependudukan yang beredar di medsos tidak berasal dari server Disdukcapil Kota Bandung.
PEMERINTAH Kota Bandung akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Dalam pelaksanaan WFH kali ini, pegawai Pemko Padang yang mendapat penugasan WFH tetap diwajibkan mengikuti wirid mingguan yang dilaksanakan daring.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi budaya kerja, efisiensi anggaran, serta percepatan digitalisasi pemerintahan.
KEBIJAKAN pemerintah soal bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai tidak bisa dipukul rata untuk diterapkan secara nasional.
Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menyampaikan, WFH ebih efektif di WFH di hari Rabu sehingga car free day untuk seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tetap di Jumat.
PENERAPAN kerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara (WFH ASN) dipastikan tidak mengendurkan pengawasan dan dipantau secara digital
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved