WFH ASN di Jatim tidak di Hari Jumat, Ini Alasan Khofifah

PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur mematangkan skema penerapan Work From Home atau WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) Jatim. Namun, tidak akan memilih hari Jumat untuk program tersebut potensi dampak negatif yang cukup besar.

“Pemprov sudah melakukan simulasi terkait program ini, awalnya, opsi hari Jumat sempat dipertimbangkan. Namun, hasil evaluasi menunjukkan. Kalau hari Jumat, ada kecenderungan bablas menjadi long weekend. Ini yang kita hindari,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Rabu (25/3).

Khofifah tidak menetapkan hari Jumat sebagai WFH, alih-alih menghemat bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya pola WFH pada Jumat yang dekat dengan long weekend justru berpotensi meningkatkan konsumsi energi. 

Baca juga : WFH Bisa Hemat Anggaran, tapi Picu Efek Domino ke Konsumsi dan UMKM

Menurut Khofifah, berdasarkan perhitungan sederhana, rata-rata jarak tempuh pegawai menuju kantor mencapai sekitar 14 kilometer sekali jalan atau 28 kilometer pulang-pergi setiap hari.

Jika WFH ditempatkan di hari Jumat, tegasnya, maka peluang masyarakat untuk bepergian, baik pulang kampung maupun rekreasi, akan semakin tinggi. Kondisi ini dinilai berbanding terbalik dengan tujuan awal efisiensi.

“Kalau setiap minggu jadi long weekend, justru konsumsi BBM bisa meningkat karena mobilitas untuk rekreasi atau perjalanan lain, ini yang sangat kita hindari,” tegansya.

Baca juga : Wakil Ketua MPR soal WFH setelah Lebaran : Roda Perekonomian Jangan Melambat

Untuk itu, Pemprov Jatim memutuskan skema WFH akan ditempatkan di tengah pekan. Mulai pekan depan, kebijakan tersebut dijadwalkan berlangsung setiap hari Rabu.

“Nanti akan segera kita umumkan, mulai minggu depan WFH kita jatuhnya hari Rabu. Jadi tidak memicu long weekend,” ungkapnya.

Dengan pola tersebut, ritme kerja ASN diharapkan tetap optimal. Senin dan Selasa digunakan untuk aktivitas kantor secara penuh, Rabu bekerja dari rumah, kemudian Kamis dan Jumat kembali bekerja maksimal di kantor.

Gubernur Khofifah menyebut bahwa tren WFH sebenarnya telah lebih dulu diterapkan di sejumlah kementerian sejak awal tahun. 

“Di Jakarta itu sudah mulai saat ini ada WFH. Sebetulnya sejak bulan Januari lalu, hampir semua kementerian sudah ada WFH,” ujarnya.

Namun demikian, ia menekankan bahwa konsep yang diterapkan adalah WFH, bukan Work From Anywhere (WFA). Menurutnya, perbedaan ini penting untuk memastikan disiplin kerja pegawai tetap terjaga.

“WFH, bukan WFA. Kalau anywhere nanti bisa di tempat wisata, bisa di kafe, bisa di mana. Tapi kalau di rumah, ada keluarga yang ikut memonitor bahwa yang bersangkutan benar-benar sedang bekerja,” jelasnya.

Khofifah menilai, keberadaan anggota keluarga di rumah justru menjadi kontrol sosial yang efektif. Dengan begitu, aktivitas kerja ASN tetap terpantau dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain di luar pekerjaan.

Khofifah menegaskan bahwa penerapan WFH tidak boleh mengganggu kualitas layanan publik. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal tanpa hambatan.

“Hari ini semua layanan kita harus berjalan 100 persen. Tidak boleh ada yang berkurang,” tegasnya. (H-4)