Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PROSES pemeriksaan terhadap Bupati Pati yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dialihkan lokasinya ke Polres Kudus. Keputusan ini diambil mendadak oleh tim penyidik dengan mempertimbangkan faktor keamanan di wilayah asal.
Berdasarkan pantauan di lokasi, tampak sejumlah personel kepolisian berjaga di sekitar gedung tempat pemeriksaan berlangsung. Pemindahan ini dilakukan untuk menghindari konsentrasi massa pendukung maupun kelompok kontra yang dikhawatirkan dapat mengganggu ketertiban umum di Kabupaten Pati.
Pihak berwenang mengonfirmasi bahwa pergeseran lokasi ini murni merupakan strategi taktis kepolisian. Hal ini dilakukan agar proses pengambilan keterangan berjalan lancar tanpa intervensi atau gangguan dari pihak luar.
Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, faktor keamanan menjadi alasan KPK memeriksa Sudewo di Kudus.
"Itu strategi kita yang juga mempertimbangkan keamanan yang bersangkutan dan keamanan petugas juga lainnya," ujar Asep dalam konferensi pers, Selasa (20/1) malam.
Sudewo ditangkap KPK dalam OTT pada Senin (19/1) malam. Selain Sudewo, KPK juga memeriksa sejumlah camat, kepala desa, dan kepala dinas di lingkungan Pemkab Pati.
Di sisi lain, Kepala Polres Kudus AKB Heru Dwi Purnomo mengatakan adanya koordinasi KPK dengan kepolisian setempat, yakni lembaga antirasuah tersebut meminjam fasilitas di Polres Kudus untuk keperluan pemeriksaan Bupati Pati Sudewo yang tiba di kantor kepolisian tersebut pada Senin (19/1) pukul 03.30 WIB.
"Pemeriksaan berlangsung cukup lama, hingga selesai pukul 23.40 WIB, kemudian tim penyidik memutuskan untuk bergeser lokasi lain," ujar Heru Dwi Purnomo. (AS/E-4)
MARAKNYA kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dinilai disebabkan oleh besarnya kewenangan yang dimiliki, terutama dalam proses pengisian jabatan.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti kasus penetapan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dalam jual beli jabatan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
WAKIL Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen memastikan pelayanan publik di Kabupaten Pati tetap berjalan lancar dan kondusif pasca- Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Pati Sudewo.
PENETAPAN tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo seusai operasi tangkap tangan (OTT) diapresiasi warga Pati.
KPK melakukan OTT terhadap Bupati Pati Sudewo diduga berkaitan dengan praktik suap dalam proses pengisian jabatan perangkat desa.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved