Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur belum menunjuk pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Madiun. Sebabnya, Pemprov Jatim masih menunggu status resmi Wali Kota Madiun, Maidi, yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (19/1) malam.
Sekretaris daerah Pemprov Jatim Adhy Karyono kepada Media Indonesia di Surabaya, Selasa (20/1) mengatakan, sesuai dgn Pasal 65 ayat (3) (4) dan Pasal 66 ayat (1) UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah yang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, maka wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.
Terkait permasalahan Wali Kota Madiun, kata Adhy, Pemprov Jatim masih menunggu hasil dari pemeriksaan KPK sampai nanti jika ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
“Jika sudah ada kepastian status dann ditahan, maka Gubernur akan mengeluarkan surat tugas kepada Wakil Wali Kota sebagai Plt. Wali Kota Madiun,” kata Adhy.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan sepenuhnya perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Madiun Maidi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kita serahkan pada penegak hukum saja, biar KPK saja,” kata Khofifah menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri acara di Dinas Pendidikan jawa Timur, Selasa (20/1).
Ketika ditanya terkait pengganti Bupati Madiun Maidi, Khofifah enggan menjelaskan dan memilih meninggalkan kerumunan wartawan. “Sudah ya,” katanya.
Dari Madiun dilaporkan, Pemerintah Kota Madiun belum menyampaikan keterangan resmi terkait penangkapan Wali Kota beserta beberapa pejabat lainnya.
Petugas resepsionis Balai Kota menyampaikan bahwa Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah tidak berada di kantor sejak pagi hari. Seluruh pejabat struktural tidak tampak beraktivitas di lingkungan Balai Kota.(FL/E-4)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Kendaraan dinas yang diperiksa, di antaranya mobil dinas Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Hardianto dan mobil dinas Kepala Bagian Umum Kota Madiun.
Penyidik menemukan sejumlah bukti kasus dugaan pemerasan bermodus fee proyek dan dana CSR serta penerimaan gratifikasi di Kota Madiun.
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan surat perintah tentang penunjukan Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun.
Dalam OTT tersebut, Maidi diduga terlibat dalam praktik penerimaan fee proyek serta penyimpangan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun Maidi (MD) sebagai tersangka, bersama dua orang lainnya, usai operasi tangkap tangan (OTT).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved