PDIP Ingatkan Kepala Daerah soal Bahaya Penanaman Sawit di Papua

ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun mempertanyakan rencana Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penanaman kelapa sawit di Papua. Wacana tersebut dinilai perlu dikaji secara mendalam karena menyangkut dampak lingkungan, keberlanjutan hutan, serta kehidupan masyarakat adat di wilayah paling timur Indonesia.

Rencana penanaman sawit itu disampaikan Presiden dalam pengarahan kepada para kepala daerah dan perwakilan tokoh Papua yang digelar di Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu lalu. 

Dalam pertemuan tersebut, Presiden mengemukakan gagasan pemanfaatan lahan di Papua untuk pengembangan kelapa sawit, tebu, dan singkong sebagai bahan baku energi nabati guna memperkuat ketahanan energi nasional.

Baca juga : Rencana Ekspansi Sawit di Papua Jadi Ancaman Bencana Ekologis

Anggota Komisi DPR yang membidangi politik dan pemerintahan itu mengingatkan bahwa fungsi kelapa sawit tidak dapat menggantikan peran pohon hutan secara ekologis. Ia menilai, alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit telah terbukti menimbulkan bencana lingkungan di sejumlah wilayah.

"Dan kalau kita lihat peristiwa di Sumatra, itu kan salah satu, baik Aceh maupun di Sumatra Utara, salah satu penyebab kan yang menggundul-gundul hutan itu kan," katanya.

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai tersebut juga mengimbau para kepala daerah dari PDIP agar bersikap hati-hati terhadap proyek-proyek investasi di Papua. 

Baca juga : Dukung Upaya Ekstensifikasi Sawit di Papua, Sultan: Harus Memperhatikan Kesimbangan Ekologis 

Menurutnya, keuntungan investasi kerap tidak sebanding dengan potensi kerusakan alam yang pada akhirnya berdampak langsung pada masyarakat Papua.

Ia menekankan bahwa Papua selama ini dikenal sebagai kawasan dengan hutan tropis yang masih relatif terjaga dan memiliki nilai ekologis tinggi. Oleh karena itu, setiap rencana pengembangan perkebunan skala besar harus dilakukan dengan kehati-hatian dan perhitungan matang.

Komarudin turut menyoroti bahwa Papua bukanlah wilayah kosong tanpa aktivitas sosial. Di kawasan tersebut hidup masyarakat adat yang bergantung pada hutan sebagai sumber utama kehidupan mereka.

PDIP menilai kebijakan pembangunan di Papua harus memperhatikan aspek sosial, budaya, serta hak-hak masyarakat adat agar tidak memicu konflik dan kerusakan lingkungan dalam jangka panjang. (P-4)