67 Perusahaan Dijatuhi Sanksi Administratif Buntut Banjir Sumatra

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup (KLH) memberikan sanksi administratif kepada 67 perusahaan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat karena terbukti berkontribusi terhadap banjir tahun lalu. Langkah ini sekaligus mendorong kepatuhan perusahaan terhadap aturan lingkungan.

Sanksi ini diberikan karena perusahaan-perusahaan tersebut menjadi salah satu faktor terjadinya bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra.

Dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (6/4), Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menjelaskan KLH/BPLH telah memverifikasi 175 perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Hutan Produksi seluas 1.805.615 hektare.

Baca juga : Pelanggaran Ambang Batas Sawit Akar di Balik Bencana Sumatra

“Mulai dari proses penerbitan sanksi administrasi sampai kemudian proses pidana dan sebagian karena proses persetujuan lingkungan di provinsi kita limpahkan ke provinsi. Sebagian merupakan di kehutanan kita kembalikan ke kehutanan dan dari 175 tersebut ada dua yang tidak beroperasi,” ujar Hanif.

Dari jumlah tersebut, 22 unit usaha telah menerima sanksi administratif berupa paksaan untuk melakukan audit lingkungan. Sementara 45 unit usaha lainnya masih dalam proses penerbitan, sehingga total 67 perusahaan mendapatkan sanksi.

Selain itu, gugatan perdata dilakukan terhadap enam perusahaan di Sumatera Utara dengan total nilai gugatan mencapai Rp4,947 triliun, sementara enam perusahaan lainnya dikenai sanksi pidana oleh KLH/BPLH.

Baca juga : Banjir Sumatra, Pakar UGM Soroti Kerusakan Habitat Gajah Sumatera Akibat Alih Fungsi Lahan Sawit

Hanif juga menegaskan, pihaknya telah melakukan kajian lingkungan cepat terkait rancangan tata ruang dan wilayah ketiga provinsi terdampak.

“Hunian pascabencana sudah kami susun dengan detail, kita memberikan arahan detail per spasial per kecamatan. Lokasi mana yang seharusnya dihindari dalam pembangunan hunian tetap dan lokasi mana yang masih memiliki daya dukung dalam pembangunan hunian cepat,” jelas Hanif.

Kajian tersebut menemukan adanya kesenjangan antara Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan rencana tata ruang dan wilayah, yang memperburuk dampak bencana hidrometeorologi. Hasil kajian telah diserahkan kepada pihak terkait untuk mencegah terulangnya bencana serupa. (Ant/I-1)