Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan, Tiyas Widiarto akhirnya buka suara terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tiga oknum jaksa di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara beberapa waktu lalu.
Tiyas Widiarto mengatakan pihaknya menghormati dan mendukung proses hukum yang berjalan. Namun dirinya enggan berkomentar banyak terkait kasus yang mencoreng nama baik institusi adiyaksa tersebut.
Tiyas hanya merespons singkat terkait penangkapan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) HSU, Albertinus Parlinggoman Napitupulu, dan Kasi Intel HSU, Asis Budianto, Kajari dan Kasi Intel Kejari HSU oleh penyidik KPK. Serta Kasi Datun, Tri Taruna yang sempat kabur saat OTT berlangsung.
“Ya, lihat nanti saja lah, nanti diserahkan,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi wartawan, Senin (22/12).
Seperti diketajui KPK melakukan OTT dan telah menetapkan tiga orang tersangka masing-masing Kepala Kejaksaan Negeri berinisial APN, Kasi Intelijen ASB dan ATR Kasi Datun Kejari Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam operasi tangkap tangan dugaan korupsi pemerasan terhadap sejumlah dinas (SKPD) di wilayah tersebut.
Dua tersangka APN dan ASB telah ditangkap dan dibawa ke Gedung KPK. Sedangkan tersangka TAR sebelumnya sempat kabur saat OTT, kini telah menyerahkan diri dan datang ke KPK. Ia datang menggunakan mobil Toyota Innova Reborn berwarna hitam dengan pelat nomor dinas Kejaksaan.
Menggunakan masker dan jaket biru, TAR membantah kalau dirinya menabrak petugas KPK saat hendak ditangkap. (H-3)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Pakar menanggapi permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kebutuhan peralatan yang lebih canggih untuk menunjang operasi tangkap tangan (OTT).
“Apa sih sebenarnya hambatan paling besar yang di KPK selain tentang SDM yang kurang, ya berikanlah kami alat yang canggih, supaya OTT tidak hanya satu sebulan,”
PASCADITANGKAPNYA Bupati Pati Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kantor Bupati Pati di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Selasa, (20/1) terpantau lengang.
KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT), terhadap Bupati Pati Sudewo dan jajarannya pada Senin, (19/1). OTT KPK itu disebut dilakukan terkait dengan dugaan jual beli jabatan
UANG miliaran rupiah disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses penangkapan Bupati Pati Sudewo dan sejumlah pejabat Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Senin, (19/1).
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, ayahnya Kepala Desa Sukadami HM Kunang, dan pihak swasta bernama Sarjan (SRJ) terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Chat pada 5 ponsel mereka hilang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved