Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal DPP Partai NasDem Hermawi F Taslim meminta pemerintah dan seluruh instansi terkait meningkatkan kecepatan respons dalam menangani bencana di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Ia menegaskan bahwa struktur NasDem di semua tingkatan telah kembali ke daerah masing-masing untuk membantu warga.
“Kami minta semua kembali ke DPRD masing-masing untuk membantu sesuai kapasitas, membantu segala yang bisa dibantu tentang musibah,” ujar Hermawi melalui keterangannya, Jumat (28/11)
Menurut Hermawi, sejak pagi seluruh kader dari DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, hingga anggota DPR RI yang berasal dari tiga provinsi itu sudah tiba di lokasi masing-masing untuk menyalurkan bantuan awal. Hermawi menjelaskan DPP NasDem pada pagi hari telah menggelar rapat koordinasi di Akademi Bela Negara (ABN) yang dipimpin Wakil Ketua Umum NasDem. “DPP tadi pagi sudah rapat koordinasi tentang bagaimana ambil bagian dalam kebutuhan masyarakat ini,” ucap Hermawi.
Rapat tersebut memetakan situasi lapangan dan menyesuaikan langkah partai menghadapi banyaknya wilayah yang belum bisa diakses. Menurut Hermawi, beberapa daerah hingga kini masih terputus komunikasi. “Di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Sibolga itu sekarang putus komunikasi karena listrik mati, internet juga mati,” tuturnya.
Karena itu, DPP menginstruksikan seluruh kader agar turun langsung menyentuh warga yang terdampak. Dalam konteks dukungan logistik, NasDem juga mulai melakukan penggalangan dana. “DPP sudah melakukan fundraising, terutama di DPR RI,” kata Hermawi.
Lebih lanjut, Hermawi menambahkan bahwa anggota DPRD di daerah bergerak dengan bantuan yang mereka siapkan sendiri sesuai kebutuhan warga. Hermawi menyampaikan bahwa Senin mendatang DPP akan mengundang tiga Ketua DPW dari Sumut, Sumbar, dan Aceh untuk menentukan skala prioritas bantuan.
“Harus ada prioritas, apakah dalam bentuk apa yang paling dibutuhkan. Mungkin lebih efisien kalau beli di sana ketimbang bawa dari sini,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa sejak hari pertama bencana, Partai NasDem mengikuti perkembangan secara ketat. “DPP Partai NasDem sejak hari pertama bencana sudah mengikuti dengan seksama musibah ini. Kita bangsa ini sedang diterah,” kata Hermawi.
Ia merujuk pada rangkaian bencana yang terjadi mulai dari longsor di Cilacap, Banjarnegara, erupsi Semeru, hingga musibah terbaru di Sumatera.
Hermawi juga meminta pemerintah mempercepat langkah penanganan, terutama karena banyak warga tidak bisa menghubungi keluarganya. “Bahkan di kota-kota besar seperti Medan banyak sekali orang terputus dari keluarganya karena tidak ada akses,” tandas Hermawi.
Dalam beberapa pekan terakhir, Indonesia menghadapi rangkaian bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah daerah, termasuk longsor, banjir, dan erupsi gunung berapi. Puluhan kabupaten di Sumatera, Jawa, dan wilayah lain terdampak curah hujan ekstrem, menyebabkan kerusakan infrastruktur, gangguan komunikasi, dan meningkatnya kebutuhan bantuan kemanusiaan. (Faj/P-2)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Eva menyebut setidaknya ada 11 peraturan pemerintah yang harus diselesaikan dalam waktu satu tahun sebagai syarat implementasi teknis UU PPRT.
Dengan indikator makro ekonomi yang baik, pemerintah berupaya agar Indonesia tidak jatuh pada fenomena Chilean Paradox (Paradoks Cile).
Oleh karena itu, pemerintah mempersiapkan langkah mitigasi strategis agar harga tiket tetap terjangkau di masyarakat.
Partai Gema Bangsa mengutuk tanpa kompromi setiap tindakan agresi militer dan pelanggaran kedaulatan negara yang memicu eskalasi konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved