Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 291 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Universitas Palangka Raya (UPR) dilantik Senin (10/11). Pelantikan dilakukan Rektor UPR , Prof. Dr. Ir. Salampak, M.S., IPU.
“UPR membutuhkan SDM yang berintegritas, profesional, dan siap mendukung transformasi universitas menuju institusi yang unggul dan berdaya saing,” kata Salampak.
Untuk kata dia, diharapkan PPPK yang dilantik ini mampu bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjadi bagian yang memperkuat budaya kerja di Universitas Palangka Raya.
“Kehadiran pegawai baru diharapkan mampu memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada civitas akademika maupun masyarakat luas,”tambahnya.
Pelantikan ditutup dengan penandatanganan perjanjian kerja, penyerahan SK secara simbolis.
Sementara itu menurut Heriyanto, salah satru pegawai PPPK yang baru dilantik mengaku bersyukur bisa dilantik. Sebab pelantikan ini merupakan penantian panjang dirinya mengabdi dilingkungan UPR.
"Saya mengabdi hampir 14 tahun dan saat ini resmi meneriam SK. Dan saya sangat senang dan bangga karena cita-cita saya tercapai,"ujarnya tersenyum. (H-2)
WALI Kota Bandung Muhammad Farhan meminta maaf terkait keterlambatan pencairan honorarium bagi tenaga honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) paruh waktu.
Bupati Bangka Feri Insani, meminta ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar tetap tenang dan mempercayakan kepada pemerintah daerah.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Beban belanja pegawai pada APBD yang bertambah besar itu, lanjutnya, semakin menekan keuangan daerah pada 2025 dan 2026.
UU ASN terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai menimbulkan ketidakpastian status kerja.
Aturan mengenai batas usia pensiun membuat Hawatiah yang sudah menjadi honorer sejak tahun 2000 harus langsung memasuki masa pensiun setelah pelantikan.
Pemerintah Kota Ternate melantik sebanyak 3.584 tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu formasi tahun 2025
Wakil Gubernur Kepri mengatakan pengangkatan ini adalah bentuk kepercayaan pemerintah terhadap dedikasi, kompetensi, dan integritas para pegawai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved