Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH daerah telah mengumumkan hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu 2025. Dampaknya, antrean permohonan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) di berbagai daerah membeludak, termasuk di Mapolres Purwakarta, Jawa Barat.
Ratusan tenaga honorer di Purwakarta, ramai-ramai mengurus SKCK di Polres Purwakarta berbondong-bondong datang untuk memenuhi syarat pemberkasan pengangkatan sebagai PPPK paruh waktu.
Antrean panjang terjadi sejak pagi. Para honorer rela menunggu berjam-jam demi mendapatkan dokumen yang menjadi syarat wajib tersebut.
Salah seorang tenaga honorer di Pemda Purwakarta, Ela, mengantre sejak pukul 08.00 WIB. Namun, hingga pukul 14.00 WIB, prosesnya belum juga selesai karena banyaknya pemohon.
"Lumayan prosesnya lama juga karena memang staf di dalam terbatas," kata Ela, Jumat (12/9).
Kasat Intelkam, AKP Asep Dody Hermawan mengatakan pihaknya akan tetap memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal. Ia juga menjamin tak ada praktek calo dalam antrean yang mencapai ratusan pemohon tersebut.
"Tadi sesuai arahan Bapak Kapolres Purwakarta, Kita mengarahkan penambahan jumlah petugas pelayan, sarana dan prasarana guna mendukung maksimalnya pelayanan publik," kata AKP Dodi
Dody juga menyampaikan permohonan maaf atas pelayanan SKCK yang penuh. Kepolisian langsung melakukan antisipasi dengan memberikan nomor antrian hingga membuatkan tenda berteduh.
"Kami sampaikan permohonan maaf karena membludak pelayan SKCK karena memang mendadak. Kami akan perbaiki pelayanannya, kita sediakan antrian dan tenda juga. Dan kita juga sudah membuka loket pembuatan SKCK untuk persyaratan PPPK Paruh Waktu ini di Polsek jajaran" Ungkapnya.
Dody mengaku, Polres Purwakarta sudah menyiapkan berbagai strategi agar masyarakat terlayani dengan baik dan maksimal.
"Kami siapkan strategi untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dengan tulus dan ikhlas kepada masyarakat. Karena komitmen kami untuk tetap memberikan pelayanan yang humanis dan maksimal kepada masyarakat," Ungkap Dody.(H-2)
WALI Kota Bandung Muhammad Farhan meminta maaf terkait keterlambatan pencairan honorarium bagi tenaga honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) paruh waktu.
Bupati Bangka Feri Insani, meminta ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar tetap tenang dan mempercayakan kepada pemerintah daerah.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Beban belanja pegawai pada APBD yang bertambah besar itu, lanjutnya, semakin menekan keuangan daerah pada 2025 dan 2026.
UU ASN terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai menimbulkan ketidakpastian status kerja.
SKCK digunakan sebagai bukti bahwa seseorang berkelakuan baik atau tidak memiliki riwayat kejahatan berdasarkan data kepolisian.
Apakah membuat SKCK gratis? Pelajari aturan biaya, prosedur pembuatan, serta dokumen yang harus disiapkan untuk urus SKCK baru maupun perpanjangan.
SKCK adalah surat keterangan resmi dari Polri yang membuktikan bahwa seseorang berkelakuan baik dan tidak memiliki catatan kriminal.
Berdasarkan data Sat Intelkam Polres Aceh Barat permintaan pengurusan SKCK membludak sejak dua hari terakhir yang mencapai 500 pemohon perhari.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved