Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) sekaligus Bupati Lahat Bursah Zarnubi menegaskan organisasinya berkomitmen untuk mendukung program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Kami berkomitmen mendukung kebijakan nasional Pak Prabowo seluruhnya yang positif untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran, untuk kesehatan rakyat Indonesia, kami akan dukung," kata Bursah di Jakarta, Kamis (17/7).
Bursah mengatakan Apkasi secara serius akan mengawal program-program prioritas Presiden Prabowo, mengingat 60% program nasional berlokasi di daerah.
"Karena ini menyangkut masa depan bangsa, terutama swasembada, menyangkut pelayanan kesehatan pendidikan, dan swasembada energi air, minyak, hilirisasi dan lain-lain. Karena itu, kita bertanggung jawab. Kalau kita tidak dukung, akan menimbulkan bias kebijakan presiden di daerah," tuturnya.
Pada kesempatan itu, Bursah juga menyampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
"Jadi, pertek ini menghambat kami untuk mempercepat kebijakan daerah karena pertek ini adalah pertimbangan teknis yang tidak perlu dilakukan lagi. Cukup Mendagri yang mengawasi, formasi, mutasi pemerintah daerah. Jangan terlalu banyak instansi yang terkait," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Bupati Lahat Bursah Zarnubi sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) masa bakti 2025–2030 beserta jajaran pengurusnya di Jakarta, Kamis (17/7).
Pengurus Apkasi yang turut dilantik, yakni Bupati Bandung Dadang Supriatna sebagai Ketua Harian, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama sebagai Bendahara Umum, dan Bupati Minahasa Utara Joune Ganda sebagai Sekretaris Jenderal.
"Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa, saya Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Dewan Penasihat Apkasi dengan ini mengukuhkan secara resmi bapak dan ibu Bupati sebagai pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia masa bakti 2025-2030," kata Tito.
Dalam kesempatan itu, Tito mengucapkan selamat menjalankan tugas sebagai pengurus sekaligus mengingatkan kepada segenap anggota Apkasi untuk senantiasa menjaga integritas sebagai bupati. (Ant/H-2)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewacanakan untuk menjangkau wilayah hulu dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dalam pembasmian ikan invasi Sapu-sapu.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini ada sekitar 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengentasan TB. Namun program eliminasi TB harus dipantau agar implementasinya optimal.
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved