Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Entis Sutisna, resmi menjadi wakil ketua DPRD kabupaten Purwakarta setelah ditetapkan dalam sidang Paripurna di Gedung DPRD Purwakarta, Senin (30/9) sore.
Sidang Paripurna dipimpin langsung ketua DPRD Kabupaten Purwakarta Sri Puji Astuti. Sidng juga dihadiri Penjabat Bupati Purwakarta Benni Irwan, Forkopimda Purwakarta serta para anggota DPRD lainya.
Baca juga : Entis Sutisna Dilantik Jadi Wakil Ketua DPRD Purwakarta
Entis Sutisna setelah diambil sumpahnya untuk menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Purwakarta yang telah mempercayakan kepada PDI Perjuangan, sehingga partai berlambang banteng dengan moncong putih ini masih memiliki pimpinan di DPRD.
Menurut Entis, PDI Perjuangan berkomitmen pada peningkatan kinerja DPRD dalam mengawal lahirnya kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan yang diperjuangkan dalam bentuk politik legislasi, politik anggaran dan politik pengawasan sehingga kebijakan pembangunan di Kabupaten Purwakarta lebih terencana, terarah dan tepat sasaran.
Entis melanjutkan Fraksi PDI Perjuangan akan mengusulkan Raperda Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Data Presisi. Dia mengatakan Raperda tersebut akan diusulkan dalam program legislasi (Prolegda) Kabupaten Purwakarta 2024 – 2029 dan akan diperjuangkan menjadi Prolegda prioritas di tahun 2025.
Baca juga : Kejari Periksa Dua Pimpinan DPRD Purwakarta terkait Gratifikasi
"Sistem Pemerintahan daerah berbasis data presisi menjadi kebutuhan Pemerintah Daerah Purwakarta," ujarnya.
Menurut Entis, usulan tersebut sangat realistis, karena harus ada kebijakan pembangunan yang terencana, terarah dan tepat sasaran.(N-2)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved