Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah berhasil menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya dalam setahun terakhir. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,30%, dari 10,77 persen pada Maret 2023 menjadi 10,47 persen pada Maret 2024.
"Meskipun sudah menurun, kita harus tetap bekerja lebih keras. Saya mengapresiasi stakeholder dan instansi terkait atas segala yang dilakukan dalam rangka penurunan angka kemiskinan ini," kata Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, di Kantor BPS Jateng, Senin (1/7).
Hingga Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah tercatat sebanyak 3,70 juta orang, turun sebanyak 87,20 ribu orang dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 3,79 juta orang.
Baca juga : Penduduk Miskin Naik Jadi 26,36 Juta Orang, Dipicu Kenaikan Harga BBM
Dilihat dari tempat tinggalnya, jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebesar 101,02 ribu orang, dari 1,97 juta menjadi 1,87 juta orang. Sementara di perkotaan, terjadi penurunan dari 1,82 juta orang menjadi 1,83 juta orang. Persentase penduduk miskin perdesaan turun 0,53%, dari 11,87 persen menjadi 11,34 persen. Demikian juga di perkotaan turun 0,07% dari 9,78 persen menjadi 9,7%.
Nana menjelaskan bahwa upaya penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga sosial, serta instansi-instansi terkait seperti BPS, Bank Indonesia, Bulog, dan lainnya.
"Saya minta agar terus mengupayakan program yang efektif menurunkan kemiskinan dan menghasilkan terobosan baru," jelasnya.
Baca juga : Harga Pangan Melonjak, Garis Kemiskinan Maret Naik
Nana menekankan beberapa upaya yang perlu ditingkatkan, antara lain menjaga stabilitas harga, pertumbuhan perekonomian yang positif, dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin, terutama miskin ekstrem.
"Ini harus dilakukan dengan tepat sasaran, jangan sampai salah sasaran. Kita juga harus rajin mengikuti perkembangan dan turun ke lapangan, serta mengantisipasi perubahan-perubahan ekstrem yang berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan," katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Dadang Hardiwan, mengatakan bahwa penurunan angka kemiskinan juga diiringi dengan penurunan indeks kedalaman kemiskinan.
Baca juga : BPS Catat Penduduk Miskin di Indonesia Berkurang 680 Ribu Orang
"Ada fenomena sosial ekonomi yang mempengaruhi penurunan kemiskinan, di antaranya Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Nilai Tukar Petani (NTP) yang meningkat, perekonomian yang tumbuh sebesar 4,97% pada triwulan I/2024 (y-on-y), dan penurunan inflasi dari Maret 2023 ke Maret 2024 sebesar 3,40%," katanya.
Dadang menambahkan bahwa penurunan persentase penduduk miskin ini juga dipengaruhi oleh intervensi terhadap kemiskinan ekstrem yang digalakkan oleh pemerintah. Menurut catatan BPS, persentase kemiskinan sebesar 10,47% ini merupakan yang terendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, bahkan sebelum pandemi Covid-19 persentasenya masih di atas 10,47%.
"Dari catatan kami, memang 10,47% ini yang paling rendah," jelas Dadang. (Z-10)
KOTA Bandung kembali mencatatkan peran strategis di tingkat nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) RI resmi meluncurkan dan mensosialisasikan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kota Bandung.
BPS menerapkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) sebagai upaya dalam menyelaraskan sistem perizinan usaha
Bahkan setelah data dipublikasikan, proses belum berhenti karena masih ada tahap evaluasi untuk memastikan kualitas dan perbaikan.
INFLASI yang terjaga dalam rentang toleransi dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.
BPS mencatat produksi gula 2025 naik jadi 2,67 juta ton, konsumsi rumah tangga turun, namun Indonesia masih bergantung pada impor 3,93 juta ton.
BADAN Pusat Statistik (BPS) Provinsi DI Yogyakarta tengah mematangkan persiapan untuk melaksanakan Sensus Ekonomi (SE) 2026, untuk menangkap pergeseran struktur ekonomi DIY.
Pemprov Jawa Tengah menggelar festival buku selama 16 hari dengan 6.500 koleksi untuk meningkatkan minat baca masyarakat.
Sejumlah daerah di Jawa Tengah seperti Semarang, Pati, dan Salatiga belum menerapkan kebijakan WFH pada Jumat (10/4) demi menjaga pelayanan publik.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mencatat penyaluran KUR perumahan di Jawa Tengah awal 2026 mencapai sekitar Rp2,3 triliun.
GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi menghadirkan langsung pimpinan KPK untuk memberikan arahan dan pembekalan kepada para kepala daerah dan DPRD di wilayahnya.
Akan tetapi, katanya, mulai Kamis ini, kondisi atmosfer menunjukkan peningkatan pertumbuhan awan yang berpotensi memicu hujan di wilayah Cilacap dan sekitarnya.
SEJUMLAH pemudik Lebaran 2026 yang pulang ke Jawa Tengah (Jateng) mengaku merasakan hasil geliat pembangunan yang ada di provinsi ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved