Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan bahwa pemantauan pengelolaan sampah saat periode mudik Lebaran diserahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah.
“Pemantauan dilakukan oleh pemerintah daerah. Saat ini ada beberapa daerah yang sudah melaporkan kondisi pemantauan yang mereka lakukan, misalnya Kota Malang,” kata Direktur Penanganan Sampah KLHK Novrizal Tahar saat dihubungi, Jumat (12/4)
Ia mengungkapkan, melalui Surat Edaran Menteri KLHK Nomor 5 Tahun 2024 tentang pengendalian sampah di Hari Raya Idul Fitri 2024, pemerintah daerah diminta mengendalikan sampah di masa Idul Fitri secara serius.
Baca juga : KLHK Minta Pemda dan Pemudik Bisa Kendalikan Sampah
“Sudah disampaikan kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota agar mengambil langkah strategis. Oleh karena itu, kami meminta penambahan jumlah petugas untuk mengelola sampah khususnya di periode libur lebaran 2024,” ujar dia.
KLHK memprediksi dari 197 juta orang yang akan mudik ke berbagai wilayah berpotensi menghasilkan sampah sekitar 58 ribu ton dalam jangka waktu dua minggu, sehingga pemerintah daerah harus mengambil langkah strategis mengendalikan sampah untuk menjaga lingkungan dan mewujudkan program Mudik Minim Sampah. Salah satu langkah strategis yang harus diambil adalah kesiapsiagaan dan kecukupan petugas di lapangan khususnya selama periode lebaran Idul Fitri 2024.
Ia mengatakan baik Pemda maupun pengelola tempat istirahat (rest area) di sepanjang jalur mudik dan pengelola tempat wisata harus menyadari bahwa lonjakan pemudik berpotensi menimbulkan masalah sampah baru.
Baca juga : KLHK Minta Pemda Kendalikan Sampah Mudik
“Apalagi belajar dari eveluasi libur lebaran tahun sebelumnya dimana masih banyak ditemui sampah yang menumpuk di berbagai tempat yang di lewati para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, khususnya di rest area,” ucap dia.
Sebagai upaya menguatkan koordinasi tata kelola sampah di periode mudik 2024, Kementerian KLHK pun dikatakannya telah meminta agar program Mudik Minim Sampah menjadi bagian integral Program Mudik Nasional sehingga menjadi gerakan bersama meningkatkan kesadaran pengurangan sampah.
Persoalan meningkatnya jumlah sampah selama periode mudik dikatakanya juga dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya keberadaan transportasi dan sarana prasarana yang digunakan pemudik.
Maka, pihaknya turut mengimbau operator transportasi dan pihak-pihak yang terkait lainnya menyediakan infrastruktur pendukung untuk menghindari sampah yang terbuang tidak pada tempatnya. Sementara kepada pemudik, diimbau untuk merayakan Idul Fitri sekaligus mudik 2024 dengan penuh keceriaan namun tidak melupakan tetap menjaga kebersihan lingkungan. (Z-6)
TEPI jalan Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) tak terlepas dari persoalan sampah. Kondisi sampah ini terus jadi sorotan. Sebab warga masih saja membuang sampah sembarangan di tepi jalan.
Wirausaha kecil dan menengah terus didukung untuk mengembangkan bisnis mereka secara berkelanjutan yaitu dengan turut mengurangi kemiskinan dan polusi plastik di Indonesia.
Korea Utara baru saja meluncurkan sekitar 500 balon berisi kertas bekas dan plastik, termasuk beberapa yang jatuh di kompleks kantor kepresidenan Korea Selatan.
Komitmen dalam pengurangan sampah merupakan langkah penting dalam menangani permasalahan sampah, dan sinergi dalam pelaksanaannya sangat diperlukan.
Hal Itu diketahui setelah IWP melakukan studi yang didanai oleh Food and Agriculture Organization (FAO) atau organisasi khusus bentukan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di tahun 2021.
Sampah rumah tangga itu diletakkan di bahu jalan hingga menggunung. Bau busuk sampah langsung menyeruak di sekitar lokasi tersebut.
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Pemerintah daerah didorong untuk menekan tingkat kemiskinan di masing-masing wilayahnya. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan hingga memajukan UMKM
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Pemda setempat juga menyediakan masjid, toilet, parkir gratis, serta wahana bermain anak di lahan seluas 576 meter persegi itu.
Salah satu hambatan dalam penerapan digitalisasi pembayaran di daerah dan penerapan KKPD, yakni permasalahan infrastruktur telekomunikasi.
DANA sekitar Rp44,6 triliun milik pemerintah daerah tersimpan di perbankan dalam bentuk deposito. Itu setara 23,18% dari total dana pemda di perbankan mencapai Rp192,6 triliun hingga Mei 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved