Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan bahwa pemantauan pengelolaan sampah saat periode mudik Lebaran diserahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah.
“Pemantauan dilakukan oleh pemerintah daerah. Saat ini ada beberapa daerah yang sudah melaporkan kondisi pemantauan yang mereka lakukan, misalnya Kota Malang,” kata Direktur Penanganan Sampah KLHK Novrizal Tahar saat dihubungi, Jumat (12/4)
Ia mengungkapkan, melalui Surat Edaran Menteri KLHK Nomor 5 Tahun 2024 tentang pengendalian sampah di Hari Raya Idul Fitri 2024, pemerintah daerah diminta mengendalikan sampah di masa Idul Fitri secara serius.
Baca juga : KLHK Minta Pemda dan Pemudik Bisa Kendalikan Sampah
“Sudah disampaikan kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota agar mengambil langkah strategis. Oleh karena itu, kami meminta penambahan jumlah petugas untuk mengelola sampah khususnya di periode libur lebaran 2024,” ujar dia.
KLHK memprediksi dari 197 juta orang yang akan mudik ke berbagai wilayah berpotensi menghasilkan sampah sekitar 58 ribu ton dalam jangka waktu dua minggu, sehingga pemerintah daerah harus mengambil langkah strategis mengendalikan sampah untuk menjaga lingkungan dan mewujudkan program Mudik Minim Sampah. Salah satu langkah strategis yang harus diambil adalah kesiapsiagaan dan kecukupan petugas di lapangan khususnya selama periode lebaran Idul Fitri 2024.
Ia mengatakan baik Pemda maupun pengelola tempat istirahat (rest area) di sepanjang jalur mudik dan pengelola tempat wisata harus menyadari bahwa lonjakan pemudik berpotensi menimbulkan masalah sampah baru.
Baca juga : KLHK Minta Pemda Kendalikan Sampah Mudik
“Apalagi belajar dari eveluasi libur lebaran tahun sebelumnya dimana masih banyak ditemui sampah yang menumpuk di berbagai tempat yang di lewati para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, khususnya di rest area,” ucap dia.
Sebagai upaya menguatkan koordinasi tata kelola sampah di periode mudik 2024, Kementerian KLHK pun dikatakannya telah meminta agar program Mudik Minim Sampah menjadi bagian integral Program Mudik Nasional sehingga menjadi gerakan bersama meningkatkan kesadaran pengurangan sampah.
Persoalan meningkatnya jumlah sampah selama periode mudik dikatakanya juga dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya keberadaan transportasi dan sarana prasarana yang digunakan pemudik.
Maka, pihaknya turut mengimbau operator transportasi dan pihak-pihak yang terkait lainnya menyediakan infrastruktur pendukung untuk menghindari sampah yang terbuang tidak pada tempatnya. Sementara kepada pemudik, diimbau untuk merayakan Idul Fitri sekaligus mudik 2024 dengan penuh keceriaan namun tidak melupakan tetap menjaga kebersihan lingkungan. (Z-6)
Menurut Jumhur, tantangan lingkungan hidup di Indonesia cukup kompleks dan membutuhkan penanganan bertahap.
Banjir besar ini terjadi karena overflow air yang melampaui kapasitas kali setelah aliran air terhambat tumpukan sampah.
Pemerintah melangkah lebih jauh dalam mewujudkan program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik.
Tempat Penampungan Sementara (TPS) di kawasan CitraRaya, Tangerang, tengah dipersiapkan untuk bertransformasi menjadi fasilitas pengelolaan sampah berbasis metode controlled landfill.
Volume sampah yang diangkut setiap harinya dari seluruh wilayah kecamatan mencapai puluhan ton
Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang mencatat produksi sampah di kota itu mencapai 700 ton per hari.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewacanakan untuk menjangkau wilayah hulu dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dalam pembasmian ikan invasi Sapu-sapu.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini ada sekitar 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengentasan TB. Namun program eliminasi TB harus dipantau agar implementasinya optimal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved