Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisioner Bawaslu Papua Barat Daya Zatriawati mengungkapkan pemungutan suara ulang (PSU) berpotensi terjadi pada sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Sorong dan beberapa kabupaten. Itu bisa terjadi lantaran adanya indikasi kecurangan pemilu, yakni pemilih menggunakan identitas orang lain untuk mencoblos pada 14 Februari 2024.
"Ini sedang kami telusuri karena bisa masuk kategori pidana pemilu dan juga bisa dilakukan PSU," kata Zatriawati di Sorong, Kamis (15/2).
Bawaslu PBD masih terus menelusuri informasi adanya pemilih yang menggunakan identitas orang lain untuk mencoblos pada sejumlah TPS di Kota Sorong. Di samping itu, Bawaslu PBD juga terus memantau proses penghitungan dan rekapitulasi suara secara berjenjang mulai dari tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), panitia pemungutan suara (PPS), panitia pemilihan distrik (PPD) hingga KPU kabupaten/kota.
Baca juga : Bawaslu Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang Salah Satu TPS Bandar Lampung
Zatriawati menegaskan tidak dibenarkan seseorang menggunakan identitas orang lain untuk menyalurkan hak pilih dalam pemilu.
Bawaslu PBD belum bisa memastikan berapa persen TPS di Kota Sorong yang potensial menggelar PSU sebab proses penghitungan dan rekapitulasi suara masih terus berlangsung.
"Saya belum bisa mengkalkulasi berapa persen. Dalam proses pendalaman kasus ini, kami akan memastikan kejadian seperti itu ada di berapa TPS, lalu TPS-TPS itu ada di distrik mana saja. Itu sedang kami telusuri," jelasnya.
Baca juga : Ditanya Dugaan Kecurangan dan Kisruh Pemilu Luar Negeri, Jokowi: Laporkan ke Bawaslu
Bawaslu PBD berharap persoalan yang terjadi di tingkat TPS bisa segera diselesaikan sehingga tidak berlanjut ke tahap rekapitulasi berjenjang selanjutnya.
"Kalau bisa di selesaikan di TPS itu jauh lebih baik," harap Zatriawati.
Jumlah pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) di Kota Sorong ialah 205.507 orang. Warga Kota Sorong menyalurkan hak pilih mereka pada 730 TPS yang tersebar pada 10 distrik.
Baca juga : Banyak TPS Terdampak Banjir, Bawaslu: Bisa Pemungutan Suara Susulan
Adapun total pemilih yang masuk dalam DPT di Provinsi Papua Barat Daya sebanyak 440.826 orang, dengan jumlah TPS sebanyak 2.156 yang tersebar pada enam kabupaten/kota, 132 distrik (kecamatan) dan 1.013 kampung (desa) dan kelurahan. (Ant/Z-11)
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
PEMERINTAH Kota Sorong melaksanakan panen jagung perdana dalam rangka program swasembada pangan nasional di lahan Kelompok Tani Klagigin, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat.
Kegiatan ini merupakan upaya nyata dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya para pengrajin perempuan.
Melalui kegiatan buka puasa bersama ini diharapkan dapat semakin mempererat kebersamaan, kekeluargaan, serta memperkuat nilai-nilai persatuan di tengah masyarakat
Kota Sorong kembali menggelar Sorong Ramadhan Fair 2026 yang resmi dibuka pada Sabtu, (7/3) di Lapangan Apel Kantor Walikota Sorong.
Kota Sorong, Papua Barat Daya, diproyeksikan segera memiliki Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) untuk mendukung pengujian program kesehatan nasional.
Wakil Wali Kota menekankan, setiap ASN memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved