Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENJABAT Bupati Bangka, Muhammad Haris, bersama istri, Farrah Diba Haris, menggunakan hak pilih di TPS 01 Kelurahan Bukit Betung, Gedung Sepintu Sedulang Sungailiat, Rabu (14/2).
Datang sekitar pukul 09.00 WIB, Muhammad Haris langsung menuju bilik suara dan memasukkan surat suara ke kotak suara.
"Alhamdulillah, saya sudah menggunakan hak pilih saya pada Pemilu kali ini. Sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, kita harus sadar untuk menggunakan hak pilih kita," kata Muhammad Haris usai mencoblos.
Baca juga : Disdikpora Bangka Izinkan Sekolah untuk TPS
Dia mengapresiasi antusiasme tinggi pemilih di TPS 01 Kelurahan Bukit Betung.
"Mudah-mudahan antusiasme serupa juga terjadi di TPS lainnya, sehingga tingkat partisipasi masyarakat tinggi di Kabupaten Bangka," ujarnya.
Sementara, salah seorang calon pemilih di TPS 01. Kelurahan Bukit Betung, Farhan mengaku antusias menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi 5 tahunan ini.
Baca juga : Anies Baswedan Sempat Kembalikan Surat Suara karena Robek
"Saya antusias, ini hak kita sebagai warga negara, jadi jangan sampai disia-siakan, " ucap Farhan
Lebih jauh, dia berharap Pemilu 2024 ini berjalan lancar dan berjalan demokratis, dan memberikan hasil positif bagi kemajuan bangsa ke depan.
"Gunakan hak pilih jangan disia-siakan, suara kita ini ikut menentukan kejayaan dan kemajuan bangsa kita ke depan," ujarnya. (Z-1)
Tempat Penampungan Sementara (TPS) di kawasan CitraRaya, Tangerang, tengah dipersiapkan untuk bertransformasi menjadi fasilitas pengelolaan sampah berbasis metode controlled landfill.
Konsentrasi partikel halus () di Tangerang Selatan kerap melampaui ambang batas aman yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana. Berdasarkan Perda 3/2013, pelaku pembuangan sampah sembarangan dapat dikenai uang paksa hingga Rp500.000.
Pengosongan TPS dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung bersama unsur kewilayahan.
Afifuddin kepada jurnalis di Jakarta, Jumat (4/4), menjelaskan PSU tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya kondisi Pelaksanaan PSU di Empat TPS tersebut di guyur hujan lebat. Namun tidak memengaruhi antusiasme pemilih untuk datang ke TPS.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved