Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
EMPAT personel Kepolisian Sektor (Polsek) Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, menempuh perjalanan darat dengan jalan kaki untuk mendistribusikan logistik Pemilihan Umum (Pemilu) di wilayah terpencil kabupaten itu.
Kapolsek Pagimana AKP Makmur S mengatakan, empat personel yang ditugaskan adalah Aiptu Frets Adolof Rombot, Bripka Agus Tongkasi, Brigpol Mohammad Rifandi Yasin, dan Brigpol I Gede Aryadi Oka.
Ke empatnya mengawal pergeseran logistik Pemilu 2024 dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Banggai ke wilayah pedalaman Desa Baloa Doda, Kecamatan Pagimana.
Baca juga : KPU Distribusikan Logistik Pemilu ke 30 Distrik di Sorong
“Jadi mereka sudah mulai berjalan kaki sejak Kamis 8 Februari. Diprediksi sampai Sabtu 10 Februari di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa Baloa Doda,” terangnya saat dihubungi dari Palu, Jumat (9/2)
Makmur menjelaskan, pendistribusian logistik Pemilu yang terdiri dari kotak berisi surat suara dan dokumen lainnya itu dilakukan sebagai wujud komitmen Polri mensukseskan pesta demokrasi.
Selain itu, karena medan yang dilalui harus masuk keluar hutan, naik turun gunung, menyeberangi sungai yang belum memiliki jembatan, dan untuk mengantisipasi kondisi cuaca yang tidak menentu, Polsek Pagimana mengambil risiko untuk membawa logistik Pemilu tersebut dengan berjalan kaki lebih awal.
Baca juga : Polres Simalungun Cek Gudang Logistik Pemilu
“Alasan lain mengapa harus berjalan kaki, karena medan ke Desa Baloa Doda itu tidak bisa ditempuh kendaraan roda empat maupun roda dua. Karena jaraknya yang jauh dan medannya yang sulit, tim berjalan lebih awal. Diprediksi tidak ada halangan tiga hari perjalanan sampai,” imbuhnya.
Dalam perjalanannya, empat personel Polsek Pagimana didampingi satu personel TNI, petugas KPPS, PPS, dan warga setempat sebagai mata jalan.
"Semoga dalam perjalanan tim kami tidak mendapatkan kendala dan hambatan seperti hujan deras serta hewan buas," harap Aiptu Frets Adolof Rombot sebelum berangkat.
Baca juga : KPU Kota Solo Distribuaika Logistik Pemilu 2024 ke 54 PPK
Menurutnya, dalam perjalanan tim membawa bekal makanan dan minuman seadanya. Seperti beras, mi instan, sarden, dan beberapa logistik lainnya.
“Ini kami lakukan sebagai wujud dedikasi agar masyarakat di wilayah terpencil Pagimana bisa melaksanakan pesta demokrasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dan kami berharap Pemilu 2024 berjalan aman, damai, serta lancar,” tandas Frets. (Z-8)
Baca juga : Pos Indonesia Distribusikan Surat Suara Pemilu ke 2.400 Kecamatan
Tempat Penampungan Sementara (TPS) di kawasan CitraRaya, Tangerang, tengah dipersiapkan untuk bertransformasi menjadi fasilitas pengelolaan sampah berbasis metode controlled landfill.
Konsentrasi partikel halus () di Tangerang Selatan kerap melampaui ambang batas aman yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana. Berdasarkan Perda 3/2013, pelaku pembuangan sampah sembarangan dapat dikenai uang paksa hingga Rp500.000.
Pengosongan TPS dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung bersama unsur kewilayahan.
Afifuddin kepada jurnalis di Jakarta, Jumat (4/4), menjelaskan PSU tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya kondisi Pelaksanaan PSU di Empat TPS tersebut di guyur hujan lebat. Namun tidak memengaruhi antusiasme pemilih untuk datang ke TPS.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved