Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKAPOLDA Jawa Barat (Jabar) Brigjen Pol Bariza Sulfi memimpin apel pengecekan kesiapan personel BKO dalam rangka pengamanan TPS dan BKO Satgas Kewilayahan, di Mapolda Jabar, Rabu (31/1)
Wakapolda Jabar, dalam sambutannya, menyampaikan, saat ini, Pemilu serentak 2024 memasuki tahapan kampanye. Untuk itu, tentu memiliki kerawanan gangguan Kamtibmas, antara lain, rapat tertentu kampanye gelap, serangan fajar, money politik, intimidasi teror dan sabotase serta provokasi antar pendukung dan sebagainya.
“Karena itu, kita perlu mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas sebelum pada saat dan setelah penghitungan suara digelar. Saya mengingatkan kepada personel jangan underestimate, jangan terlena, tetap laksanakan tugas sesuai dengan surat perintah yang telah ter-ploting. Sehingga kehadiran personel pada setiap lokasi dapat terlihat masyarakat dan mengamankan jalannya proses pemungutan penghitungan suara sampai dengan selesai dalam keadaan aman dan kondusif,” ujar Wakapolda Jabar.
Baca juga : Anies Lihat Peluang Unggul di Jabar. Makin Yakin karena Ada JK dan Paloh
Adapun personel Polda Jabar yang melaksanakan tugas BKO pengamanan TPS sebanyak 2.013 orang meliputi pengamanan TPS sebanyak 610 personel dan BKO Satgas sebanyak 1.403 personel untuk melayani 118.312 TPS.
TPS tersebut diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu TPS kurang rawan (116.504 TPS), TPS rawan (1.801 TPS), dan TPS sangat rawan (8 TPS).
“Karena itulah, saya mengingatkan supaya benar-benar serius dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai prosedur pengamanan di lokasi TPS surat dan kotak suara yang ada tentunya selain di TPS juga diperlukan pengawalan serta pengamanan surat dan kotak suara dari TPS ke PPS dan PPK sampai dengan akhir di kantor KPU RI,” kata Bariza Sulfi.
Baca juga : Kinerja Bawaslu Dipertanyakan
Pada kesempatan itu, Wakapolda Jabar menyampaikan beberapa penekanan yang perlu dipedomani dan dilaksanakan seluruh personel Polda Jabar yaitu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, stakeholder terkait, serta elemen masyarakat, karena hal itu sangat diperlukan pada aplikasi pengamanan di lapangan untuk meredam naiknya suhu politik di lokasi TPS yang diamankan.
“Analisa dan mapping lokasi TPS tempat bertugas, pahami kerawanan dan potensi gangguan di setiap lokasi TPS tersebut selalu koordinasi dengan petugas di TPS jangan lakukan langkah-langkah kontra produktif yang dapat menyudutkan institusi,” ungkap Bariza Sulfi.
“Lakukan cek dan ricek serta final check kembali, sarana dan prasarana termasuk kendaraan taktis roda dua dan roda empat, demi mendukung operasi mantap Brata juga tingkatkan antisipasi dan kewaspadaan terhadap pihak-pihak yang akan membuat kekacauan kerusuhan dan tindakan anarkis pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara serta lakukan padi sistem dalam pelaksanaan tugas serta menyukseskan pemilu serentak 2024 di wilayah hukum Polda Jabar yang aman damai dan sejuk,” lanjutnya.
Baca juga : Bawaslu Sulsel Kaji Dugaan Pelanggaran Bansos
Hadir pada kegiatan tersebut Pejabat Utama Polda Jabar, Pamen, Pama, Bintara, dan Tamtama Satker Jajaran Polda Jabar, Personel yang terlibat Pam TPS dan BKO Satgas Kewilayahan. (Z-1)
Pemerintah Kota Jayapura, Papua, menyebut total anggaran untuk tahapan Pilkada 2024 di daerah itu mencapai Rp97 miliar.
PROSES pemutakhiran data pemilih (muntarlih) untuk Pilkada 2024 menjadi hal krusial untuk menentukan akurasi logistik seperti surat suara.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memastikan pelayanan untuk para pemilih disabilitas di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 akan jauh lebih baik dibandingkan pemilihan umum sebelumnya
KPU Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Jabar), melaksanakan penghitungan ulang surat suara Pileg 2024 di empat tempat pemungutan suara (TPS), Kamis (27/6).
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan jadwal pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 di sejumlah tempat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
partisipasi pemilih ditentukan oleh bagaimana KPU menyosialisasikan kegiatan PSU di daerah masing-masing.
Caleg terpilih dapat mendaftaran diri dalam kontestasi Pilkada 2024. Kendati demikian, mereka harus mengundurkan diri sebagai caleg terpilih.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
Keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemberitaan tentang keputusan Presiden Biden untuk mundur dari kampanye 2024 dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai penggantinya telah mengejutkan banyak pihak
Joki pantarlih adalah sebutan untuk orang di luar pantarlih yang menggantikan tugas-tugas pantarlih saat melakukan coklit ke rumah-rumah warga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved