Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep bertemu dengan sejumlah influencer dan komunitas di Tangerang. Dalam diskusi tersebut, Kaesang ditanya soal bagaimana partainya dalam menyikapi para mantan gengster.
"Banyak anak-anak muda yang sekarang marak melakukan tindak kekerasan, bahkan melukai orang lain, bahkan korban jiwa. Ketika mereka mau berubah banyak dari kita, lingkungan acuh kepada mereka, dan nggak mau memberikan ruang," ujar seorang perwakilan dari Komunitas Tangsel Bersatu yang hadir dalam acara tersebut, di Kopiluvium, Pamulang, Tangerang Selatan, Selasa (2/1) lewat keterangan yang diterima.
Baca juga: Bawaslu Jakpus Klaim tidak Ada Intervensi Istana soal Pemanggilan Gibran
Kaesang menjawab, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk dapat berubah. "Setiap orang kan pasti harus dikasih kesempatan. Karena kalau nggak dikasih kesempatan kita nggak tau dia akan berubah atau tidak," ujarnya.
Lebih lanjut, Kaesang mengatakan bahwa untuk memberantas gengster, bisa dilakukan kolaborasi. Jika para mantan gangster itu sudah ingin berunah, kata dia, PSI siap menerima.
"Ya tadi aja kalau terkait memberantas gangster, kita bisa saling berkolaborasi. Nanti yang memberantas, nanti kalau mereka sudah mau tobat, sini dengan PSI kita kasih jalur yang baik, jalur yang benar," ungkapnya.
Baca juga: Timnas AMIN : Pelibatan Influencer Perlu Tetap Jaga Logika dan Etika
Kaesang mengatakan PSI memiliki banyak media untuk menampung anak muda yang ingin berubah. Yang penting, kata dia, mantan gangster itu memiliki kemauan untuk berubah.
"Kita punya semua medianya, tergantung nanti temen-temen tadi saya katakan saya sebutnya mantan gengster, mau jadi apa, ayo. Yang penting ada kemauan. Itu aja," pungkasnya. (P-3)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved