Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DPRD Kota Bogor menggelar rapat paripurna dengan agenda penutupan masa sidang pertama 2023, Jumat (29/12). Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto dan diikuti oleh seluruh anggota DPRD Kota Bogor, Wakil Wali Kota Bogor beserta jajaran Pemkot Bogor.
Baca juga: DPRD Sebut Warga Kota Bogor Alami Ketimpangan Pendapatan
Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, melaporkan, melalui peran legislasi DPRD Kota Bogor telah melakukan pembahasan terhadap 17 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang tertuang dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
“Selama tahun sidang 2023, DPRD Kota Bogor telah menetapkan 10 Perda dan melakukan evaluasi terhadap 4 Perda. Disamping itu, DPRD Kota Bogor juga melakukan sosialisasi Raperda sebagai bentuk penyusunan Raperda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Rusli lewat keteragan yang diterima.
Baca juga: Jokowi Resmikan Jembatan Otista di Kota Bogor
Lebih lanjut, Rusli, menerangkan melalui fungsi anggaran, DPRD Kota Bogor telah melakukan pembahasan terkait Perubahan KUA-PPAS 2023, menetapkan APBD-Perubahan 2023, pembahasan evaluasi gubernur atas APBD-Perubahan 2023, melakukan pembahasan APBD 2024 dan melakukan pembahasan evaluasi gubernur atas APBD 2024.
Sedangkan melalui fungsi pengawasan, DPRD Kota Bogor telah melaksanakan tugas pengawasan terhadap program kerja Pemkot Bogor. Bahkan selama masa sidang kesatu 2023, DPRD Kota Bogor telah menerima sebanyak lima aspirasi yang mendapatkan asistensi langsung dari pimpinan dan komisi-komisi yang ada di DPRD Kota Bogor.
Di antaranya adalah menidaklanjuti aspirasi dari KPAID Kota Bogor, menindaklanjuti aspirasi dari warga Perumahan Bumi Mekar wangi Sektor 3 Kecamatan Tanah Sareal, menindaklanjuti permasalahan banjir yang menimpa warga Kampung Kaum Sari, Kelurahan Cibuluh, mendorong Pemkot Bogor untuk melakukan revitalisasi terhadap SDN Bondongan 3 yang dimasukkan kedalam Musrenbang dan DPRD Kota menyoroti penonaktifan 55 ribu peserta BPJS PBI APBN di Kota Bogor.
“Pelaksanaan waktu satu masa sidang ini bukanlah waktu yang panjang untuk menuntaskan seluruh permasalahan, harapan dan aspirasi masyarakat. Kita sadari bersama ke depan tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan semakin berat, untuk itu laporan kinerja Pimpinan DPRD Masa Sidang Kesatu Tahun Sidang 2023 Masa Jabatan 2019 - 2024 ini akan menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan dimasa selanjutnya,” pungkas Rusli. (P-3)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved