Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Jawa Timur (Jatim) menyoroti anggaran belanja rumah tangga pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo yang nilainya fantastis. Tidak hanya gaji pokok, anggota dewan juga mendapatkan tunjangan yang nominalnya sesuai jabatan. Semakin tinggi jabatan, tunjangan yang didapat akan semakin besar.
"Belanja rumah tangga pimpinan DPRD untuk Ketua sebesar Rp900 juta, wakil ketua Rp600 juta dalam satu tahun. Belanja rumah tangga pimpinan DPRD tersebut diberikan setiap bulan dan dibebankan ke APBD," kata pengurus LIRA Jatim Nanang Romi kepada jurnalis, Senin (18/9).
Uang belanja rumah tangga pimpinan dewan itu di antaranya untuk kebutuhan makan minum keluarga VIP (istri dan 2 anak), kebutuhan snack keluarga VIP, kebutuhan makan minum jamuan dan kebutuhan makan minum rapat. Selain itu untuk kebutuhan asisten rumah tangga, kebutuhan sopir rumah tangga dan kebutuhan rumah tangga lainnya.
Baca juga: Empat Kabupaten di Jatim Dapat Bantuan Al-Quran dari BWA
Tingginya tunjangan itu, kata Nanang Romi, berbanding terbalik dengan kondisi rumah dinas jabatan pimpinan dewan itu. Kondisi itu terlihat saat Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengunjungi rumah dinas tiga wakil ketua DPRD Sidoarjo, Selasa (12/9). Masing-masing rumah dinas Wakil Ketua 1 Bambang Riyoko, Wakil Ketua 2 Kayan, dan Wakil Ketua 3 Emir Firdaus.
Saat datang ke rumah dinas itu, banyak barang rongsokan berserakan. Di halaman belakang berserakan barang bekas pakai, seperti AC yang sudah diperotoli, kursi, dan pompa air yang bergeletakan di lantai.
Baca juga: KLHK Apresiasi Upaya Mekabox dalam Pengelolaan Sampah Kemasan
"Sesuai video yang beredar dan viral saat saya melihat sidak Pak Bupati ke rumah dinas Wakil DPRD seharusnya dirawat dengan baik, namun kenyataanya menjadi jelek apalagi banyak ditemukan barang rosokan. Jika mengacu pada aturan Bupati tahun 2020 ada anggaran untuk pimpinan dewan untuk Ketua Rp40 juta di bawahnya untuk Wakil Ketua DPRD mendapatkan Rp35 juta tiap bulan, namun itu di era Bupati sebelumnya almarhum Cak Nur," kata Nanang Romi.
Apalagi di era Gus Muhdlor saat ini, belanja rumah tangga pimpinan DPRD naik Ketua menjadi Rp75 juta dan wakil ketua Rp50 juta. Artinya belanja rumah tangga pimpinan DPRD dalam satu tahun untuk ketua menjadi Rp900 juta, wakil ketua Rp600 juta.
"Terus kalo anggarannya itu dikeluarkan tapi rumah dinasnya seperti itu, bagaimana ini masyarakat melihatnya buruk. Apa uangnya aja dipakai tidak dilaksanakan kewajibanya, saya tidak mengerti. Saya berharap inspektorat dan BPK untuk audit anggaran fantastis ini," kata Nanang Romi. (Z-3)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
PTN di bawah Kemendikbud-Ristek mengerahkan tenaga mencari uang dari mahasiswa sehingga uang kuliah mahal. Sementara itu, PTN di bawah kementerian lain tinggal terima dana APBN.
Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) yang telah dijalankan Perpusnas, sangat membantu masyarakat di daerah terutama selama pandemi covid-19.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved