Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SATUAN Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) yang baru terbentuk, hingga saat ini telah menangani 13 kasus kategori TPPO. Hal tersebut disampaikan Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Polisi Djoko Wienartono, Rabu (14/6).
"Ada 13 kasus kategori TPPO yang saat ini sedang ditangani Polda Sulteng dan jajaran terhitung mulai tanggal 5 Juni sampai dengan 14 Juni 2023," kata Kombes Pol. Djoko Wienartono.
Djoko menyebut, dari 13 kasus itu ada 16 orang korban TPPO. Di mana 11 korban dewasa dan 5 orang anak-anak dengan jumlah tersangka sebanyak 14 orang.
Baca juga: Perlu Kepedulian dan Gerak Bersama Atasi Kasus TPPO
Kabid humas mengungkapkan jenis TPPO yang mereka tangani terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 2 kasus, Pekerja Seks Komersil (PSK) 7 kasus, dan eksploitasi anak 4 kasus.
Dalam menangani kasus ini, Polda Sulteng telah menetapkan Target Operasi (TO) pengungkapan TPPO. Dengan rincian, Ditreskrimum Polda Sulteng TO 5 kasus, Polresta Palu TO 3 kasus, dan Polres jajaran lain masing-masing TO 2 kasus.
Baca juga: Buronan Kasus Perdagangan Orang Ditangkap Bersama 4 PMI Ilegal di Riau
Guna mencegah TPPO, Polda Sulteng mengharapkan adanya kerja sama seluruh masyarakat dan stakeholder terkait. Masyarakat diimbau berhati-hati dan cek kembali apabila tawaran bekerja ke luar negeri dengan janji gaji yang menggiurkan. Apabila tawaran itu datang melalui perusahaan jasa penyalur tenaga kerja, masyarakat agar mengecek reputasi dan izin operasionalnya.
Kepada para orang tua, Kabid humas juga menekankan agar melakukan pengawasan dan terus mengecek putrinya. Terutama anak perempuan yang belum dewasa atau masih di bawah umur agar tidak terlibat dalam pergaulan seks bebas yang akhirnya dapat dieksploitasi secara seksual oleh oknum tidak bertanggung jawab. (Z-3)
Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masuk kategori gawat darurat
TPPO merupakan sebuah tindakan yang terencana dan sistematis. Mulai dari perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan
Sebagai daerah yang cukup banyak mengirim pekerja migran ke dalam maupun luar negeri, warga Lembata sangat rentan mengalami tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Pemerintah Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, Jumat (16/5) menandatangani komitmen pembentukan Gugus Tugas Pencegahan TPPO
Situasi penempatan pekerja migran Indonesia saat ini sedang menghadapi darurat TPPO dan darurat penempatan ilegal.
"Melalui AMMTC akan ditingkatkan kembali kerjasama tentang pencegahan TPPO kemudian penegakan hukum yang terkait dengan TPPO, maupun tentang perbantuan korban TPPO,"
Menaker Ida Fauziyah dan Dubes Kerajaan Hasyimiyah Yordania untuk Indonesia, Sudqi Atallah Abdel Qader Al Omoush, membahas pembukaan kembali penempatan PMI.
BP2MI mengharapkan negara-negara tujuan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) dapat memperluas kerja sama dengan menambah jumlah sektor pekerjaan.
DEMI mencegah maraknya tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Ditjen Imigrasi mengaku telah menangguhkan 3.000 paspor.
Kementerian Ketenagakerjaan bekerjasama dengan All Japan Ryokan and Hotel Associations (ZENRYO-REN) dan Japan International Cooperation Agency (JICA) mengadakan business matching
Komnas HAM menyebut Indonesia darurat kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Data tahun 2020-2024 setidaknya 3.700 Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi korban TPPO di wilayah Asean.
TRANSFORMASI menjadi kata kunci untuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Mengingat BP2MI didorong menjadi sebuah lembaga yang mengedepankan pelayanan publik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved