Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GENDANG demokrasi mulai dipukul. Partai politik pun ramai-ramai daftarkan bakal calon legislatif (Bacaleg) ke KPUD Bone.
Bacaleg perempuan pun jadi incaran guna penuhi syarat 30 persen kuota. Namun, alasan pemenuhan kuota tidak berlaku bagi Ketua Wartawan Independen Bone (KIB) Eka Handayani.
Setelah telah terjun ke dunia jurnalis sejak 2012, Eka memberinya banyak pengalaman seputar politik.
Baca juga: Komnas HAM Minta KPU Segera Selesaikan Revisi Pasal Keterwakilan Perempuan
Eka menilai saat ini memang keterwakilan perempuan di DPRD Bone sangat kurang. Tak hanya dari segi jumlah, gaung perempuan juga kurang terdengar dari gedung besar DPRD Bone.
Kehadirannya dalam pertarungan pemilihan legislatif (Pileg) 2024 mendatang, disebut Eka bukan sekedar pemenuhan kuota belaka.
"Berani pasang badan ketika pemerintah membuat kebijakan yang merugikan rakyat, adalah bukti bahwa dirinya layak didukung mewakili rakyat di DPRD Bone," kata Eka dalam keterangan pers, Sabtu (13/5).
Optimistis Raih Kursi di DPRD Bone
Dengan mengendarai Partau Gerindra, Eka optimis memenangkan hati rakyat di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Bone.
Baca juga: Peraturan KPU Direvisi, Aktivis: Perjuangan Perempuan di Parlemen Tak Boleh Berhenti
Sebagai perempuan, Eka mengaku akan menyasar pemilih-pemilih perempuan, khususnya single mom atau para janda yang saat ini masih sering mendapatkan perlakuan tak adil di masyarakat, khususnya dalam lingkungan keluarga.
"Selama ini suara perempuan tak terwakilkan di legislatif, sejak jadi wartawan saya banyak menemukan kasus-kasus yang mendiskreditkan kaum perempuan, khususnya mereka yang berstatus janda", bebernya.
Perjuangkan Nasib Perempuan
Baginya, peran perempuan kini sangat diperlukan di dunia politik karena ada beberapa hal yang memang tidak dipahami oleh laki-laki padahal penting untuk diperjuangkan.
Misalnya saja, ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, terkadang pihak perempuan harus pasrah karena tidak tahu harus mengadu pada siapa.
Baca juga: Usai Didesak, KPU Revisi Pasal Keterwakilan Perempuan
"Saya sering mendapatkan kasus dimana perempuan disakiti secara fisik dan verbal oleh laki-laki namun memilih diam karena tidak ada yang peduli, padahal ini penting. Sehatnya jiwa perempuan kita artinya generasi kita juga akan sehat", terangnya.
Diminta Tolak Money Politic
Eka berharap pemilih bisa cerdas memilih calon wakil rakyat yang akan memperjuangkan aspirasinya di legislatif.
Baca juga: Diiringi Musik Tradisional, DPD NasDem ke KPU Flores Timur
Eka juga meyakini bahwa para pemilih saat ini sudah tidak akan tergoda dengan pemberian barang dan uang dari Caleg tertentu.
"Saya yakin pemilih kita sudah cerdas, walaupun menerima pemberian dari Caleg, saya optimis mereka akan tetap memilih wakilnya yang terbaik di DPRD Bone karena kualitas anggota DPRD kita saat ini tergantung dari kualitas para pemilih," tutupnya. (RO/S-4)
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa hanya ada dua pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan terdapat dorongan kepada presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto,
Komjen Ahmad Luthfi belum memutuskan menerima pinangan Gerindra sebagai bakal calon gubernur (cagub) Jateng.
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved