Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMKAB Purbalingga, Jawa Tengah (Jateng) menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem akan dituntaskan pada 2024. Hal tersebut sesuai dengan prioritas utama yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
"Sesuai arahan Presiden Jokowi, pada 2024 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia 0 persen. Oleh karena itu, kita juga harus mencapai target tersebut," kata Bupati Purbalingga Dyah Hayuning P{ratiwi dalam arahan pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Ruang Rapat Bupati, Jumat (27/1).
Sebagai langkah pertama, Bupati menginstruksikan untuk verifikasi dan validasi (verivali) data kemiskinan ekstrem di Kabupaten Purbalingga. "Tahap pertama adalah menyamakan persepsi, terutama masalah data, karena dengan data ini kita bisa memberi intervensi secara tepat sasaran," ujarnya.
Adapun data yang disepakati dipakai sebagai acuan kali ini adalah Data Terpadu Jawa Tengah dengan sumber Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS) 2022 yang sudah di-verivali oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Data tersebut menunjukkan di Purbalingga terdapat 2,15 persen atau 3.601 KK atau 7.886 jiwa termasuk dalam kategori miskin ekstrem.
Selain itu, untuk kategori sangat miskin terdapat 20,1 persen atau 33.714 KK atau 95.774 jiwa. Jadi, jika digabungkan dengan data sebelumnya ada 37.315 kepala keluarga (KK) yang tergolong miskin ekstrem dan sangat miskin.
"Saya minta data 37 ribu keluarga ini by name by addres di-breakdown ke pemerintah desa untuk bisa diverifikasi dan validasi. Apakah mereka selama ini sudah dapat bantuan dari pemerintah atau belum? Kemudian adakah yang lebih miskin dari mereka, jika ada maka diusulkan," ujarnya.
Bupati menugaskan DinsosdaldukKBP3A untuk menjadi leading sektor dalam pendataannya. "Kita beri waktu satu minggu, mulai Selasa 31 Januari 2023 sampai 8 Februari 2023 untuk verifikasi dan validasi," tambahnya.
Kemudian, dengan data tersebut maka akan dijadikan acuan dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan. Seluruh dinas terkait akan secara bersama-sama mengerahkan sumber dayanya dalam upaya pengentasan kemiskinan.
"Nantinya akan dibahas rapat lebih lanjut terkait kebijakan pengentasan kemiskinan, termasuk menyalurkan data hasil verivali kepada OPD yang memiliki program bantuan, baik OPD di Kabupaten Purbalingga maupun OPD di Provinsi Jawa Tengah," jelasnya.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan di Kabupaten Purbalingga turun dari 16,24 % di 2021 menjadi 15,30 % atau 145.330 jiwa pada 2022. Sementara dari jumlah tersebut yang masuk kategori miskin ekstrim sebesar 2,19 % (20.840 jiwa). (OL-15)
Struktur tanah yang tipis di atas lapisan batuan membuat lereng sangat rentan runtuh, terutama saat dipicu curah hujan tinggi.
BPBD Purbalingga telah mengerahkan tim ke lokasi untuk melakukan penanganan darurat. Hingga saat ini, penyebab pasti longsor masih dalam penyelidikan.
PEMERINTAH Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, mulai memitigasi kekeringan pada musim kemarau 2026 yang ditandai fenomena El Nino Godzilla melalui BPBD Purbalingga
Untuk pembelian MinyaKita, satu konsumen dibatasi maksimal 12 liter atau satu karton.
Wakil Pemimpin Perum Bulog Kanca Banyumas, Muhammad Haekal, mengingatkan para pengecer agar mematuhi ketentuan harga sesuai regulasi yang berlaku.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) melakukan penanganan akses jalan dan jembatan terdampak bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Purbalingga.
Menjelang malam intensitas hujan semakin meningkat hingga mengakibatkan sejumlah daerah mulai tergenang termasuk di antaranya jalur Pantura Semarang-Demak.
Pemprov Jateng mengintensifkan vaksinasi hewan ternak melalui program Healing untuk mengantisipasi wabah PMK jelang Idul Adha dan menjaga stok hewan kurban.
Dalam hitungan menit, suasana yang semula tenang berubah menjadi kepanikan, ketika atap rumah dan genting beterbangan kemudian jatuh ke tanah.
Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar di Kabupaten Kendal.
Ia mengatakan kondisi tersebut berpotensi memicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, terutama di wilayah perbukitan dan daerah dengan sistem drainase kurang baik.
Pemprov Jawa Tengah masih mengkaji penerapan PKB dan BBNKB kendaraan listrik menyusul terbitnya Permendagri No 11 Tahun 2026. Simak penjelasannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved